search

Berita

Alur Sungai Mahakamdprd kaltimhasanuddin mas'udPAD KaltimSTS Berauperusda kaltim

Menyimak Penjelasan Ketua DPRD Kaltim Terkait Proyeksi PAD Jika Alur Sungai Mahakam Dikelola Perusda

Penulis: Akmal Fadhil
40 menit yang lalu | 8 views
Menyimak Penjelasan Ketua DPRD Kaltim Terkait Proyeksi PAD Jika Alur Sungai Mahakam Dikelola Perusda
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co - Pembahasan Inisiatif pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus berlanjut. Kini DPRD Kaltim mulai menata seluruh strategi, termaksud pemasukan melalui alur sungai. Inisiatif itu, kata Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud terdapat beberapa faktor memungkinkan. Terutama melalui pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda).

Meski hingga kini, ia mengeluhkan bahwa dari sepuluh jembatan di Bumi Etam hanya satu di antaranya yang dikelola sebagai sumber pendapatan.

“Yang ita soroti beberapa hal, semua kapal yang melakukan penggolongan perlu asis dan pemanduan, wilayah itu bisa jadi potensi pendapatan jika dimaksimalkan,” ungkapnya saat diwawancarai usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim pada Rabu 26 November 2025.

Sementara itu, kata dia, sembilan di antaranya masih dikelola oleh pihak swasta. Yang diharapkan, Perusda dapat terlibat di dalamnya. Dengan pola kontrak satu pintu dikelola oleh Perusda.

“Peluang itu menjadi salah satu pemanfaatan yang cukup besar,” tegas Politikus Partai Golkar itu.

Selain itu, Hamas sapaan akrabnya, menuturkan bahwa prihal Ship to Ship (STS) Muara Berau dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan contoh kecil pendapatan besar disektor alur sungai.

“Soal STS di Berau itu baru 8 mill kurang, lebih setiap bulan ada 150 vessel yang melakukan kegiatan. Jika dikalikan 1 vessel 75 ton dengan harga Rp1 juta hampir Rp7 T pendapatan PAD,” terangnya.

Hamas percaya, melalui analisis itu, pendapatan PAD untuk Kaltim bisa meningkat drastis. Terlebih lagi, dengan tujuan kemandirian fiskal hal itu menjadi opsi untuk kondisi sekarang.

“Untuk alokasi waktu kita akan segera mendorong regulasi secepatnya, dan upaya kerja sama. Paling mungkin sementara ini penggolongan jembatan Mahakam terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)

Editor: Redaksi