Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Pengadaan mobil dinas jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar terus memicu polemik. Kali ini, perhatian publik tertuju pada perbedaan pernyataan antara Gubernur Rudy Mas’ud dengan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), terkait lokasi operasional kendaraan mewah tersebut.
Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menegaskan bahwa kendaraan dengan spesifikasi tinggi tersebut dibeli khusus untuk menunjang mobilitas di luar daerah, tepatnya di Jakarta. Ia berdalih, untuk operasional di wilayah Kaltim, dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi.
Namun, keterangan berbeda justru datang dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menyatakan bahwa kendaraan dinas gubernur berkapasitas 3.000 cc tersebut justru digunakan untuk operasional di dalam daerah.
“Kendaraan gubernur kan 3.000 cc, dipakai di Kaltim,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat dikonfirmasi awak media, Senin, 23 Februari 2026.
Saat diberitahu mengenai pernyataan gubernur yang menyebut mobil itu hanya untuk kebutuhan di Jakarta, pria yang akrab disapa Hamas ini mengaku tidak mengetahui klaim tersebut. Meski begitu, ia menilai Kaltim memang idealnya memiliki kendaraan operasional di Jakarta agar tidak terus-menerus bergantung pada jasa sewa.
“Wah, saya enggak tahu (pernyataan gubernur). Tapi harusnya memang ada (kendaraan dinas) untuk di Jakarta. Selama ini kalau ada tamu atau kegiatan, kita sewa. Masa kalah sama yang lain,” tambahnya.
Di tengah simpang siur pernyataan kedua pejabat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, turut memberikan klarifikasi dari sisi administratif. Sri menegaskan kendaraan tersebut dibeli untuk menunjang tugas gubernur saat meninjau wilayah dengan medan geografis yang sulit.
Menurut Sri, gubernur memerlukan kendaraan multifungsi yang mampu menembus jalur berlumpur maupun berbatu saat melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil.
“Pak Gubernur ketika meninjau lokasi ingin memastikan bisa sampai langsung ke titik permasalahan. Seperti saat ke Bongan, beliau ingin melihat langsung kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat. Operasional di lapangan memang membutuhkan kendaraan yang mendukung medan sulit,” jelas Sri Wahyuni beberapa waktu lalu.
Perbedaan versi antara Gubernur, Ketua DPRD, dan Sekda Kaltim ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik kini mempertanyakan transparansi peruntukan pasti kendaraan mewah tersebut: apakah untuk menjaga marwah di Jakarta, operasional rutin di dalam daerah, atau kendaraan taktis untuk menembus pelosok Kaltim?
