Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, memberikan rapor evaluasi terhadap satu tahun kinerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Dalam catatannya, sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program beasiswa menjadi capaian paling menonjol.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa indikator keberhasilan yang paling kasat mata adalah lonjakan signifikan jumlah penerima beasiswa bagi putra-putri Benua Etam.
“Dari beasiswa itu kelihatan. Dulu kuotanya cuma sekitar 28 ribu, sekarang sudah melonjak menjadi 158 ribu penerima. Anggarannya juga jauh lebih tinggi,” ujar Hasanuddin Mas’ud kepada awak media, Senin, 23 Februari 2026.
Meski kuota meningkat drastis, politisi yang akrab disapa Hamas ini menegaskan bahwa penyaluran bantuan pendidikan tersebut tetap mengacu pada kriteria dan batasan yang ketat. Skala prioritas diberlakukan bagi profesi yang bersentuhan langsung dengan peningkatan mutu SDM.
“Ada skala prioritas. Guru dan dosen itu sangat penting untuk peningkatan SDM Kaltim. Selain itu, ada aturan bahwa tidak bisa dua kali menerima beasiswa jika sudah mendapatkan dari sumber lain, karena masih banyak warga lain yang membutuhkan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai kritik dan protes masyarakat terkait implementasi janji kampanye, Hasanuddin meminta publik untuk memahami batasan regulasi dan anggaran. Ia memastikan DPRD telah berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) guna memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan.
“Kalau ada yang protes, silakan tanya ke Biro Kesra. Semua bisa dijelaskan secara teknis. Kita semua dibatasi oleh anggaran dan diatur oleh regulasi yang ada,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya pembagian kewenangan atau urusan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang berisiko melanggar hukum.
Hasanuddin menekankan bahwa kunci keberlanjutan pembangunan di Kaltim terletak pada pintu komunikasi yang terbuka antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Ia juga menyinggung prinsip penganggaran “money follows program” yang mengharuskan setiap kegiatan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.
“Selama komunikasi masih terbuka, berbagai persoalan masih bisa diselesaikan bersama. Yang sulit itu kalau pintu komunikasi sudah tertutup,” tuturnya.
Meski kebijakan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat semakin ketat, Hasanuddin optimistis perjalanan kepemimpinan Rudy-Seno masih panjang untuk merealisasikan visi misi mereka, dengan catatan sinergi dan komunikasi tetap terjaga demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. (*)
Editor: Redaksi
