Penulis: Redaksi Presisi
JAKARTA, PRESISI.CO – Pemerintah mulai mengecek kesiapan operasional 107 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (15/10/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat operasionalisasi koperasi yang telah selesai dibangun.
Persiapan pengecekan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antarkementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kunjungan ke 107 titik KDKMP menjadi sampel untuk memeriksa kesiapan perangkat, kelengkapan, serta sarana pendukung sebelum koperasi melayani masyarakat.
Pemerintah juga akan membentuk posko untuk memantau kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, terutama barang bersubsidi.
“Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor,” kata Ferry.
Ferry menegaskan, percepatan operasionalisasi KDKMP membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara kementerian, lembaga, dan BUMN. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus memperluas manfaat koperasi bagi masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah ingin mempercepat penyaluran sejumlah kebutuhan pokok melalui KDKMP, termasuk pupuk, gas LPG, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP dan lainnya,” ujarnya.
Dalam skema operasionalnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat penugasan untuk mengoperasikan KDKMP selama dua tahun sebagai masa transisi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026.
Penugasan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan usaha, pencapaian target, pendampingan dan evaluasi, serta pengembangan sistem yang terintegrasi dengan Simkopdes. Agrinas juga bertugas menyusun laporan, standar operasional prosedur (SOP), target kinerja, dan tata kerja.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah pusat akan melakukan kunjungan lapangan secara maraton mulai Kamis (15/10/2026) untuk memeriksa kesiapan operasional KDKMP.
Pemerintah menargetkan 8.000 unit KDKMP dapat beroperasi pada akhir Oktober 2026. Karena itu, pemeriksaan akan mencakup kesiapan teknis maupun nonteknis, termasuk ketersediaan barang dagangan serta sarana dan prasarana koperasi.
“Mulai besok akan lakukan monitoring ke Kopdes ini, 8.000 dulu pertama. Selama delapan hari ini akan ngecek terus, apa yang belum, apa yang sudah, ada yang sudah baik, ada yang belum,” kata Zulkifli.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta sejumlah wakil menteri dan direksi BUMN. (*)
