Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan untuk mencegah kasus keracunan makanan di kalangan penerima manfaat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, beserta rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan penguatan pelaksanaan program strategis nasional MBG di wilayah Kukar. Dalam kesempatan itu, Sunggono menegaskan Pemkab Kukar mendukung program prioritas Presiden RI tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menekan angka stunting.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap hari.
Menurut Sunggono, pengawasan perlu dilakukan secara ketat dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan instansi berwenang, termasuk Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan pangan, termasuk keracunan makanan.
Ia menambahkan, manajemen risiko dari pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan standar operasional prosedur (SOP) di daerah. Dengan begitu, keamanan pangan dapat dijaga mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan diterima oleh siswa.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa aktivasi jaringan kemitraan dan pemasok dapur MBG dilakukan secara bertahap, termasuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Menurutnya, proses aktivasi tidak serta-merta membuat seluruh calon mitra langsung dapat menyalurkan makanan. Setiap calon mitra harus melalui proses seleksi dan persiapan untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
Rufriyanto menyebut proses tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan, yang mencakup persiapan operasional SPPG, aktivasi rekening virtual (virtual account), pembagian tugas, serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
Ia menegaskan, tahapan tersebut penting untuk memastikan perluasan layanan MBG tidak meningkatkan risiko keracunan makanan.
BGN juga menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan program karena memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap kondisi wilayah masing-masing.
Rufriyanto berharap program MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui konsep ekonomi sirkular (circular economy), efek pengganda (multiplier effect), dan penyerapan tenaga kerja.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kukar.
