Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kesiapan Rumah Sakit Korpri Samarinda atau RS Haji Muhammad Sulaiman (RS AMS) untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe C dipertanyakan.
Pasalnya, hasil inspeksi lapangan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menunjukkan masih banyak fasilitas rumah sakit yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, meski rumah sakit tersebut telah beroperasi sekitar satu tahun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD, terutama di tengah rencana pemerintah provinsi untuk meningkatkan kelas layanan RS AMS.
Dari peninjauan langsung, ditemukan puluhan ruang perawatan yang belum bisa digunakan.
“Kalau berbicara peningkatan status rumah sakit, hal paling mendasar adalah memastikan fasilitas yang ada berfungsi. Namun faktanya, banyak ruangan yang justru tidak bisa dimanfaatkan,” kata Darlis Selasa 13 Januari 2026.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan RS AMS memiliki sekitar 50 ruang perawatan. Namun, hanya sekitar 13 ruang yang saat ini aktif digunakan.
Sisanya, sebanyak 37 ruang, belum beroperasi karena berbagai kendala, mulai dari kerusakan fisik bangunan hingga keterbatasan tenaga medis.
Menurut Darlis, kondisi tersebut cukup ironis mengingat RS AMS baru menempati gedung baru setelah relokasi dari lokasi sebelumnya.
Beberapa bangunan bahkan dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup serius sehingga tidak layak difungsikan.
“Ini tentu menjadi catatan penting. Rumah sakit ini baru, tapi sudah ada ruang yang rusak dan tidak bisa digunakan. Ditambah lagi, tenaga medis juga belum mencukupi,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Darlis, akan segera meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, prioritas saat ini bukan penambahan gedung atau ekspansi layanan, melainkan pembenahan fasilitas yang sudah ada serta pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
“Anggaran besar sudah digelontorkan. Maka yang harus dilakukan sekarang adalah memperbaiki bangunan yang bermasalah dan melengkapi tenaga medisnya. Jangan melompat ke rencana pengembangan jika kondisi dasar belum beres,” tegasnya.
Terkait isu tarik-menarik kewenangan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan RS AMS, DPRD menegaskan fokus pengawasan masih pada aspek pelayanan publik.
Darlis juga menyatakan belum menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pembangunan rumah sakit tersebut.
“Ranah kami saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Soal penyelewengan, sejauh ini belum ada temuan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
