Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II, Abdul Giaz, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar benar-benar menjadi penggerak utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda ini seharusnya jadi tulang punggung keuangan daerah. Tapi realitanya, banyak yang belum optimal dan bahkan bermasalah secara hukum,” kata Giaz, Jumat 6 Juni 2025.
Ia mencontohkan Perusda BKS yang saat ini masih dipantau karena sedang menghadapi persoalan hukum di kejaksaan.
Menurutnya, situasi ini harus menjadi pelajaran penting bahwa tata kelola dan akuntabilitas Perusda perlu diperbaiki secara serius.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap cara daerah mengelola potensi ekonominya,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Giaz, terus melakukan pengawasan dan mendorong Pemprov Kaltim agar potensi sumber daya alam dapat dikelola secara profesional oleh Perusda, demi kesejahteraan masyarakat.
Namun, Giaz tak hanya bicara soal pembenahan struktural. Ia juga melemparkan ide inovatif untuk mendorong ekonomi lokal, seperti menciptakan platform ojek online lokal khas Kaltim yang bisa memberikan dampak langsung bagi warga.
“Kenapa tidak kita buat ojek online versi daerah? Bisa dikendalikan oleh pemerintah, harganya disesuaikan, dan yang terpenting—keuntungannya bisa kembali ke daerah dan masyarakat,” ucapnya.
Ia meyakini, dengan kombinasi antara pengawasan ketat, transparansi manajemen, serta inovasi berbasis potensi lokal, Perusda di Kaltim bisa lebih berdaya guna dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan.
“Kalau semua ini bisa dijalankan dengan serius, bukan hanya PAD yang naik, tapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga ikut terangkat,” pungkasnya.
