Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025, meski terjadi penyesuaian anggaran. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim, Rabu 24 September 2025.
Asisten II Setdaprov Kaltim Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ujang Rachmad, mewakili Gubernur Rudy Mas’ud dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025.
“Belanja pegawai adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun alokasi untuk infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan tetap kami jaga,” kata Ujang.
Pemerintah juga memastikan anggaran untuk pemenuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya tenaga pendidik dan kesehatan, akan tetap disiapkan karena dianggap sebagai kebutuhan mendesak.
Sementara itu, program hibah pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB — baik negeri maupun swasta — dipastikan berlanjut. Termasuk program prioritas daerah seperti Gratispol dan Jospol yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
“Kami juga mendorong pemanfaatan teknologi digital agar pelayanan pendidikan menjangkau wilayah pelosok dan perbatasan,” tambah Ujang.
Di sektor kesehatan, Pemprov fokus pada penguatan sarana rumah sakit yang berada di bawah kewenangan provinsi. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan ditingkatkan untuk memastikan pelayanan kesehatan lebih terpadu.
Menanggapi kritik DPRD soal belum optimalnya pendapatan daerah, Ujang mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk digitalisasi pajak daerah, penguatan pengawasan sektor tambang, serta integrasi sistem perizinan.
“Kami akan dorong pemanfaatan teknologi pemantauan produksi serta peran aktif BUMD agar kebocoran penerimaan bisa ditekan,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa belanja daerah diarahkan ke sektor produktif, termasuk dukungan untuk UMKM, petani, dan nelayan. Sementara, anggaran kegiatan seremonial akan ditekan untuk meningkatkan efisiensi.
Di sektor lingkungan, APBD-P 2025 juga akan mengakomodasi program seperti pengendalian banjir, reklamasi pascatambang, dan mitigasi perubahan iklim, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air minum tetap berjalan beriringan dengan belanja wajib lainnya.
Ujang menutup penjelasannya dengan menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga mengapresiasi berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD dan berkomitmen memperkuat komunikasi dalam pembahasan anggaran.
“Kami terbuka terhadap masukan DPRD. Yang terpenting, program pemerintah harus benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
