search

Daerah

Seno AjiPemprov KaltimSwasembada PanganKetahanan Pangan

Seno Aji Paparkan Skema Ketahanan Pangan Untuk Kaltim

Penulis: Akmal Fadhil
4 jam yang lalu | 0 views
Seno Aji Paparkan Skema Ketahanan Pangan Untuk Kaltim
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menargetkan tercapainya swasembada pangan dalam satu tahun ke depan.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya peningkatan produksi beras dan kemandirian pangan sebagai respons atas tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Kita ingin kemandirian pangan. Kalau saat ini 50 persen kebutuhan kita sudah tercukupi, artinya kita masih butuh 50 persen lagi. Kalau tidak, begitu suplai dari luar terhambat seminggu saja, kita bisa kelabakan,” ujar Seno Aji usai mengikuti rapat koordinasi ketahanan pangan, Rabu 1 Oktober 2025.

Seno menyampaikan bahwa luas lahan sawah aktif di Kaltim saat ini telah mencapai sekitar 33 ribu hektare. Angka ini meningkat berkat optimalisasi lahan oleh kelompok tani dan program Opla (Optimalisasi Lahan).

“Dari rakor hari ini, kita berharap ke depan bisa meningkat menjadi 40 ribu hektare. Ini menjadi tugas besar Dinas Pertanian di kabupaten/kota yang harus bersinergi dengan provinsi dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Pemprov juga berharap ada tambahan bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian.

Sejumlah alat seperti combine harvester dan alat tanam disebut berpeluang diturunkan ke daerah sebagai dukungan terhadap program perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

“Kombain dan alat tanam itu sangat signifikan. Kalau turun, bisa bantu percepat proses tanam dan panen,” katanya.

Seno juga meminta Perum Bulog untuk ikut berperan dalam menyerap hasil panen petani di Kaltim, agar daerah memiliki cadangan beras yang stabil.

“Paling tidak, tiga per empat kabupaten/kota di Kaltim bisa menghasilkan beras sendiri. Seperti Kutim, Mahulu, Kukar, dan Bontang yang sudah mulai bergerak,” ungkapnya.

Secara khusus, Mahakam Ulu (Mahulu) disebut sebagai daerah yang perlu pendekatan bertahap. “Kita pelan-pelan di Mahulu. Kalau bisa mulai dengan 400 hektare dulu. Harapannya, dengan dukungan siklus perairan yang baik, program ini bisa berjalan,” tutup Seno. (*)

Editor: Redaksi