Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Meningkatnya aksi massa di Kalimantan Timur mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai fenomena tersebut sebagai bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi yang dijamin konstitusi.
“Aksi di ruang publik itu sah, karena memang menjadi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya, Minggu 19 April 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi.
Menurutnya, forum dialog terbuka dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan konstruktif.
“Tidak harus selalu lewat aksi. Diskusi atau forum terbuka juga bisa menjadi sarana menyampaikan aspirasi secara lebih terarah,” katanya.
Bahar mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih proaktif membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Ia menilai keterlibatan langsung para pengambil kebijakan penting untuk memastikan aspirasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Kalau ada forum, sebaiknya dihadiri langsung oleh pimpinan. Jangan hanya diwakili, karena keputusan strategis ada di tangan mereka,” tegasnya.
Ia menilai, selama ini dialog yang difasilitasi pemerintah belum berjalan optimal karena kerap dihadiri perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Kondisi tersebut dinilai membuat komunikasi tidak efektif dan berpotensi memicu kekecewaan publik.
Dengan demikian, DPRD berharap pemerintah daerah dapat memperkuat pola komunikasi yang lebih terbuka dan responsif.
Langkah itu dinilai penting agar aspirasi masyarakat tidak selalu berujung pada aksi demonstrasi di jalan. (*)
Editor: Redaksi
