Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Ketersediaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Hingga awal 2026, provinsi ini baru memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan, sementara jumlah anak dari keluarga miskin yang membutuhkan akses pendidikan layak masih sangat besar.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 500 sekolah di seluruh Indonesia.
Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok desil 1–2, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari pendidikan, asrama, konsumsi, hingga perlengkapan belajar dari jenjang SD sampai SMA.
Di Kalimantan Timur, tiga Sekolah Rakyat yang telah mendapat persetujuan Kementerian Sosial masing-masing berlokasi di SMAN 16 Samarinda, SMA Melati Samarinda, serta kawasan Bukit Biru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk menjawab persoalan akses pendidikan di wilayah Benua Etam yang luas dan memiliki banyak daerah terpencil.
“Masih banyak anak-anak dari keluarga miskin di pedalaman yang belum tersentuh pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Ini yang ingin kita dorong,” ujar Seno Aji saat ditemui, Jumat 6 Februari 2026.
Atas dasar itu, Seno Aji mendatangi langsung Kementerian Sosial RI untuk menyampaikan usulan penambahan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur.
Ia menargetkan agar seluruh 10 kabupaten dan kota di provinsi tersebut dapat memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungan tersebut, Seno Aji turut didampingi Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan serta Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin.
Ketiganya menyampaikan permohonan serupa agar daerah masing-masing mendapatkan fasilitas Sekolah Rakyat.
Rombongan kepala daerah itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.
Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji memaparkan kondisi terkini penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur yang masih terbatas.
“Saat ini baru ada tiga, dua di Samarinda dan satu di Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Seno Aji menambahkan, Kabupaten Penajam Paser Utara telah masuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan target proses dimulai pada Maret 2026.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan juga diusulkan, meski masih menghadapi kendala ketersediaan lahan.
“Mudah-mudahan persoalan lahan bisa segera selesai bulan ini, sehingga bisa masuk tahap berikutnya. Ke depan, kami juga mendorong Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” katanya.
Menurut Seno, pemerataan Sekolah Rakyat penting agar akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin tidak terpusat di wilayah perkotaan semata.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, meminta pemerintah daerah bergerak cepat menindaklanjuti program tersebut.
Ia menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan penyediaan lahan seluas 6,8 hektare untuk setiap Sekolah Rakyat.
“Sekarang ini bukan waktunya hanya bicara. Silakan daerah segera ajukan proposal dan siapkan lahannya tahun ini, supaya rintisan Sekolah Rakyat bisa segera dibangun dan menerima siswa,” tegas Agus Jabo dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya sebagai sekolah gratis, tetapi sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan menampung lebih dari 15 ribu siswa di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah pusat juga mulai membangun 104 Sekolah Rakyat permanen. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 500 Sekolah Rakyat berdiri di seluruh Indonesia dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah.
Pemerintah pusat pun meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Timur, untuk serius dan proaktif menyiapkan seluruh persyaratan agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
Editor: Redaksi
