Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik di era digital dengan Workshop Komunikasi Pemprov Kaltim di Media Digital.
Kegiatan ini dirancang untuk menyamakan pemahaman terkait strategi komunikasi digital, mulai dari perencanaan pesan, produksi konten foto dan video, hingga distribusi informasi melalui berbagai platform media digital agar lebih efektif, konsisten, dan selaras dengan kebutuhan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menilai, kegiatan ini menjadi momentum penting di awal tahun 2026 untuk mempertegas peran strategis PPID di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa PPID tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola arsip dan dokumen, melainkan harus mampu mengelola informasi publik secara terencana dan responsif.
“PPID dituntut mampu menyajikan informasi yang akurat, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta merespons dinamika pemberitaan media secara cepat dan sesuai dengan tugas masing-masing,” kata Sri Wahyuni Rabu 14 Januari 2026.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mengharuskan pengelola informasi publik untuk lebih adaptif, tidak hanya dalam menyimpan data, tetapi juga dalam mengemas dan menyampaikan informasi agar mudah dipahami masyarakat.
Sementara itu, Irfan Wahid menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi besar yang harus bergerak dalam satu narasi dan satu kesatuan komunikasi.
“Komunikasi terus berkembang mengikuti zaman. Jika tidak menyesuaikan diri, maka pemerintah akan tertinggal dalam menyampaikan pesan kepada publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, di era digital saat ini seluruh organisasi perangkat daerah merupakan wajah pemerintah di ruang publik.
Karena itu, setiap pesan dan konten yang disampaikan harus disusun secara cermat, terarah, dan bertanggung jawab.
“Peran warganet sangat besar dalam membentuk opini publik. Kesalahan komunikasi bisa cepat menyebar dan berdampak luas. Maka kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
