Penulis: Muhammad Riduan
SAMARINDA, Presisi.co - Insiden robohnya salah satu tiang penyangga jaring setinggi 40 meter di fasilitas Driving Range Samarinda memicu sorotan tajam. Pasalnya, infrastruktur yang digadang-gadang menjadi fasilitas golf digital tercanggih di Kalimantan ini baru saja dibangun dan belum genap setahun berdiri.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mempertanyakan integritas struktur bangunan tersebut. Ia mencurigai adanya masalah pada perencanaan pondasi, mengingat lokasi proyek berdiri di atas lahan bekas rawa.
“Kami mempertanyakan, kok bisa roboh? Padahal umurnya belum setahun. Kami mengkritisi bagaimana pondasinya, apakah dibangun di atas tanah labil atau kekuatan pondasinya memang tidak memadai,” ujar Deni Hakim Anwar saat dikonfirmasi Presisi.co, Selasa, 3 Maret 2026.
Berdasarkan koordinasi dengan Dinas PUPR Samarinda, area tersebut merupakan lahan timbunan. Deni mensinyalir adanya perbedaan kekuatan struktur tanah di setiap titik koordinat tiang.
“Mungkin di sisi pojok itu pondasinya tidak kuat sehingga roboh. Kami juga melihat di sisi sebelahnya sudah mulai ada yang miring. Jangan sampai ketika nanti sudah dibuka untuk umum, kejadian seperti ini terulang lagi. Ini sangat merugikan karena anggarannya besar,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebagai informasi, proyek kebanggaan Pemerintah Kota Samarinda ini menelan total anggaran mencapai Rp61,8 miliar dari APBD Samarinda melalui skema dua tahap.
Fasilitas ini direncanakan memiliki 32 bay (lantai atas dan bawah) dengan sistem digital dari Korea Selatan serta jaring pembatas setinggi 40 meter dengan panjang area pukulan 194 meter.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Hendra Irawan, tidak menampik dugaan kelabilan tanah sebagai pemicu utama. Ia mengklaim pihaknya telah mendeteksi kemiringan sebelum tiang tersebut benar-benar runtuh.
“Secara umum kami menduga kelabilan struktur tanah. Sebelum runtuh, saat terlihat agak miring, sudah kami upayakan untuk diturunkan lebih dulu. Saat ini, pihak pelaksana telah membongkar hingga lapisan pondasi bawah untuk perbaikan ulang,” jelas Hendra.
Pihak PUPR menargetkan proses perbaikan pondasi di titik yang bermasalah tersebut dapat menunjukkan progres signifikan dalam satu hingga dua minggu ke depan agar tidak mengganggu target operasional fasilitas secara keseluruhan.
DPRD Samarinda menegaskan akan terus memantau proses perbaikan ini guna memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar menghasilkan fasilitas yang aman dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Tepian. (*)
Editor: Redaksi
