Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Partai berlambang banteng itu, menilai mekanisme tersebut berpotensi memangkas ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang tidak boleh ditarik mundur.
“Kami PDI Perjuangan menolak usulan tersebut. Pemilihan pimpinan eksekutif harus tetap dipilih langsung oleh masyarakat,” tegas Ananda Selasa 12 Januari 2026.
Menurutnya, hak berdemokrasi warga negara harus dijaga, sebab kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Ia menilai jika pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, maka tingkat partisipasi publik akan mengalami penurunan signifikan.
“Kalau dipilih lewat DPRD, partisipasi rakyat jelas berkurang. Masyarakat seharusnya yang menentukan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujarnya.
Ananda menegaskan, hingga saat ini sikap DPD PDI Perjuangan Kaltim konsisten menolak wacana tersebut dan tetap menginginkan kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim dari Partai Amanat Nasional (PAN), Darlis Pattalongi.
Ia menilai perdebatan soal mekanisme pilkada perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan kelembagaan.
“Secara regulasi, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dibenarkan undang-undang,” katanya.
Darlis berpendapat DPRD merupakan representasi rakyat, sehingga pemilihan oleh dewan tidak serta-merta menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat.
Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa pilkada langsung selalu menghasilkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik.
“Pengalaman selama ini menunjukkan pilkada langsung juga belum tentu melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas,” ucapnya.
Sebagai kader PAN, Darlis menegaskan sikapnya akan mengikuti keputusan pimpinan pusat partai.
Menurutnya, apapun kebijakan yang diputuskan di tingkat nasional akan disampaikan kepada masyarakat sebagai pilihan terbaik. (*)
Editor: Redaksi
