Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik tajam. Kali ini, penolakan datang dari Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Sugiyono.
Ia menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur yang berpotensi merusak fondasi demokrasi Indonesia. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat yang tidak seharusnya diganggu gugat.
“Kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja mengulang sejarah gelap demokrasi kita. Ini bukan arah demokrasi yang maju,” tegas Sugiyono dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa demokrasi modern harus memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Pilkada langsung, kata dia, bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan simbol perjuangan panjang reformasi yang lahir dari pengorbanan besar.
Sugiyono juga mengkritisi alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap dijadikan pembenaran untuk menghidupkan kembali pilkada melalui DPRD. Menurutnya, logika tersebut berbahaya jika digunakan sebagai dasar merumuskan kebijakan demokrasi.
“Perjuangan reformasi tidak boleh dikhianati hanya karena alasan hitung-hitungan ekonomi. Kedaulatan rakyat tidak bisa ditakar dengan untung dan rugi,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi tidak bisa direduksi menjadi persoalan biaya semata. Demokrasi adalah nilai dan prinsip, bukan proyek anggaran. Ketika hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dicabut, maka yang hilang bukan hanya proses pemilu, tetapi juga legitimasi moral kekuasaan.
Lebih lanjut, Sugiyono mengingatkan bahwa pilkada langsung berfungsi sebagai instrumen kontrol rakyat terhadap penguasa. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memberikan mandat sekaligus sanksi politik kepada pemimpin yang gagal menjalankan amanah.
Jika pemilihan diserahkan kepada elite politik di DPRD, ia khawatir orientasi kekuasaan akan bergeser menjauh dari kepentingan rakyat.
“Kalau pemimpin dipilih oleh elite, maka loyalitasnya pun ke elite. Rakyat hanya akan menjadi objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.
Sugiyono menegaskan PDI Perjuangan Kaltim konsisten berdiri di garis depan dalam menjaga demokrasi kerakyatan. Ia menyebut pilkada langsung sebagai hasil konsensus reformasi yang bertujuan menciptakan sistem politik yang terbuka, adil, dan partisipatif.
Di tengah dinamika politik nasional, ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, pemuda, dan pegiat demokrasi untuk aktif bersuara menjaga hak pilih rakyat. Menurutnya, sikap diam justru membuka jalan bagi kemunduran demokrasi secara perlahan.
“Demokrasi bukan hadiah negara, tapi hasil perjuangan rakyat. Jika hari ini kita membiarkan hak itu dikurangi, besok hak-hak lain bisa ikut tergerus,” pungkasnya.
Penolakan tersebut menambah daftar kritik terhadap wacana pilkada melalui DPRD, yang dinilai berisiko menghidupkan kembali praktik politik tertutup dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
