Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot sinergi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini ditandai dengan penyusunan dokumen komitmen bersama antar instansi, yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Penyusunan dokumen dilakukan dalam rapat yang digelar Jumat 17 Oktober 2025 di Ruang Oryza Sativa, Kantor Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, dan dipimpin oleh Sekretaris DPTPH Kaltim, Rini Susilawati.
Ia menegaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan efektivitas program di lapangan.
“Dokumen ini disusun agar setiap OPD memahami tugasnya dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan MBG bisa berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Rini dalam arahannya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah instansi juga melaporkan progres dan tantangan teknis. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kaltim, Fitnawati, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai proses sertifikasi Layak Higien Sehat (LHS) terhadap penyedia makanan yang terlibat dalam program MBG.
“Kami menargetkan sertifikasi LHS rampung Oktober ini. Selain itu, pelatihan penjamah makanan sudah berjalan dan monitoring dilakukan rutin setiap minggu,” jelas Fitnawati.
Ia juga menekankan pentingnya dokumen komitmen mencantumkan secara rinci pembagian tugas antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan di lapangan.
Dukungan juga datang dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda.
Kepala BBPOM, Agung Kurniawan, menyatakan kesiapan lembaganya dalam memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dalam setiap tahapan program MBG.
“Kami mendapat amanah dari pusat untuk mengawal pelaksanaan MBG, terutama dalam aspek keamanan pangan. Semua kegiatan yang dilakukan di Kaltim akan kami laporkan sebagai bagian dari percepatan program nasional,” ujar Agung.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyempurnakan redaksi dokumen serta penyebutan instansi terkait, sebelum dokumen ditetapkan sebagai komitmen resmi bersama.
Pemprov Kaltim menargetkan, dengan tersusunnya dokumen ini, pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Benua Etam dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
