Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Polemik kewajiban membeli buku berjudul “Mengubah Nasib” karya Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, terus menuai sorotan.
Buku yang disebut-sebut menginspirasi ini diduga diwajibkan untuk dibeli oleh siswa di sejumlah sekolah. Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kaltim, Armin, menyatakan penolakan terhadap praktik tersebut.
Menurut Armin, baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, tidak semestinya ada kewajiban membeli buku, apalagi yang tidak masuk dalam kurikulum resmi.
“Saya dosen juga, dan tidak pernah mewajibkan mahasiswa membeli buku. Saya hanya menyebutkan referensinya. Mereka bebas memilih cari sendiri, versi digital, atau baca di perpustakaan,” ujar Armin saat dikonfirmasi Kamis 4 September 2025.
Ia menegaskan bahwa kewajiban menyediakan buku adalah tanggung jawab sekolah dan pemerintah, khususnya untuk institusi negeri.
Buku pelajaran yang relevan dengan kurikulum seharusnya tersedia gratis, sebagaimana program Pemprov Kaltim yang sudah menggratiskan seragam dan makan untuk siswa.
“Kalau seragam dan makan saja gratis, buku juga seharusnya gratis. Jangan sampai ada kesan dipaksa beli buku, apalagi kalau penulisnya pejabat publik. Ini bisa menimbulkan relasi kuasa dan konflik kepentingan,” tegas Armin.
Armin mengaku khawatir ada arahan terselubung di sekolah-sekolah yang mengarahkan siswa untuk membeli buku tersebut. Ia mempertanyakan urgensi dan relevansi buku Ketua DPRD itu dalam konteks pendidikan.
“Tidak ada ide brilian atau solusi pendidikan di buku itu. Kalau memang mau menyumbang karya, ya sumbangkan saja ke perpustakaan sekolah,” katanya.
Armin sekaligus mengingatkan agar semua pihak berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia pendidikan.
Ia menyoroti potensi buku tersebut menjadi alat kampanye terselubung menjelang Pemilu 2029.
“Ini bisa menimbulkan kesan kampanye dini, apalagi kalau dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah. Kita harus menjaga ruang pendidikan tetap netral dan murni,” tutupnya.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengaku tak mengetahui secara pasti peredaran bukunya di sekolah-sekolah.
Ia menjelaskan bahwa buku tersebut merupakan karya pribadi yang diterbitkan beberapa tahun lalu.
“Itu buku biografi saya. Dicetak pertama sekitar tahun 2020 atau 2021. Saya tidak tahu kalau sekarang dijual. Saya juga tidak dapat royalti,” ujar Hasanuddin saat ditemui.
Ia mengatakan, buku itu awalnya dibaca oleh Armin, yang kemudian tertarik untuk memperbanyak karena merasa isinya inspiratif. Namun soal teknis penyebaran, Hasanuddin menyatakan tidak terlibat.
“Kalau ternyata menginspirasi anak-anak muda, saya bersyukur. Tapi kalau sekarang dijual di sekolah-sekolah, saya enggak tahu. Tadi saya juga baru dengar dari teman-teman media,” imbuhnya.
Hasanuddin juga menegaskan tidak menuntut royalti atas bukunya. “Dibaca saja sudah syukur,” ujarnya. (*)
Editor: Redaksi
