Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, meminta pemerintah provinsi dan daerah segera membangun sistem mitigasi banjir terpadu di kawasan perbatasan Samarinda–Kutai Kartanegara.
Ia menilai penanganan selama ini masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga tak mampu mencegah banjir berulang setiap tahun.
“Mitigasi bencana tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota. Bukan cuma wacana, tapi harus diwujudkan lewat program dan kebijakan nyata,” ujar Salehuddin pada Selasa 24 Juni 2025.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kukar itu, wilayah perbatasan dua daerah tersebut memiliki karakter geografis yang kompleks.
Samarinda dengan kontur berbukit dan aktivitas tambangnya, sementara Kukar memiliki banyak kawasan rawa yang rawan genangan.
Kondisi ini, kata dia, menuntut pendekatan kebijakan yang kontekstual dan berbasis data geospasial.
Ia juga mengkritisi kecenderungan instansi pemerintah saling melempar tanggung jawab saat banjir terjadi, yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Respons selama ini terlalu reaktif, baru bergerak ketika banjir sudah terjadi. Padahal perencanaan harus dimulai sejak dini, terutama di wilayah vital seperti perbatasan Samarinda-Kukar yang jadi jalur logistik dan akses permukiman,” jelasnya.
Salehuddin menegaskan bahwa upaya pencegahan seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Ia mendorong keterlibatan aktif dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD dalam menyusun skenario terpadu penanggulangan banjir.
“Normalisasi drainase tanpa analisis menyeluruh hanya mengulang pola gagal yang sama. Kita butuh perencanaan jangka panjang, bukan solusi tambal sulam,” tegasnya.
Selain menyasar kebijakan pemerintah, ia juga menekankan pentingnya edukasi publik dan kesadaran kolektif. Menurutnya, banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan hasil dari pola pembangunan dan perilaku manusia yang bisa dikendalikan jika ada komitmen bersama.
“Banjir bukan takdir. Ini konsekuensi dari ketidakteraturan yang bisa dicegah jika kita serius,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
