Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda - Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Komisi III DPRD menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh berbasis sistem, bukan sekadar proyek yang terpisah-pisah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menanggapi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang mulai memprioritaskan pengerukan sedimentasi drainase di sejumlah titik rawan genangan.
Menurut Rohim, setiap kawasan di Samarinda sebenarnya telah memiliki master plan sistem pengendali banjir yang harus diselesaikan secara utuh agar hasilnya maksimal.
“Di setiap kawasan itu sebenarnya sudah ada master plan sistem pengendali banjirnya. Jadi satu sistem selesaikan dulu,” ujarnya Sabtu 16 Mei 2026.
Ia menegaskan pembangunan kolam retensi maupun polder harus dibarengi dengan penyelesaian drainase hingga outlet pembuangan air agar dapat berfungsi optimal saat hujan deras.
“Jangan sampai retensinya dibangun tapi outlet dan drainasenya tidak dikerjakan, akhirnya tidak berfungsi,” katanya.
Rohim juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran rutin normalisasi drainase yang selama ini telah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Termasuk sedimentasi itu sebenarnya sudah ada anggaran rutin di DPUPR untuk normalisasi dan pengurukan,” tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda mulai mempercepat penanganan sedimentasi drainase di sejumlah titik rawan banjir seperti Sukorejo, Damanhuri hingga KS Tubun.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah hasil pemantauan lapangan menunjukkan masih banyak drainase mengalami pendangkalan usai hujan deras beberapa waktu terakhir.
“Ada beberapa titik banjir yang dalam waktu dekat mau kita selesaikan. Seperti Sukorejo, drainasenya sudah diperbaiki tapi terjadi sedimentasi,” ujarnya.
Menurutnya, pengerukan sedimentasi akan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, Damkar hingga pasukan Hantu Banyu.
“Kita mau mengangkat sedimentasi yang ada. Karena kelihatannya genangan air ini, hasil pantauan tim dan Pak Wali ketika turun langsung ke lapangan saat hujan,” katanya.
Pengerjaan awal dijadwalkan dimulai di kawasan Sukorejo menggunakan alat ekskavator mini milik beberapa OPD, sebelum dilanjutkan ke kawasan Damanhuri, Gerilya, Merdeka, Kebaktian hingga KS Tubun.
Selain pengerukan drainase, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan pembangunan polder atau kolam retensi di kawasan Pampang seluas sekitar 70 hektare sebagai bagian dari sistem pengendali banjir jangka panjang.
“Pampang itu nanti akan menghadang air dari atas. Setelah itu baru kita turunkan ke bendungan-bendungan seperti di Bengkuring,” jelas Marnabas.(*)
Editor: Redaksi
