Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menyoroti buruknya infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dengan Mahakam Ulu (Mahulu).
Ia menilai lambannya penanganan jalan penghubung di wilayah perbatasan itu menghambat aktivitas warga dan memperburuk konektivitas ekonomi.
Yonavia mengatakan, kondisi jalan di wilayah tersebut masih banyak berupa tanah liat dan belum tersentuh pengerasan secara menyeluruh. Hal ini ia temukan saat melaksanakan kegiatan reses masa sidang I tahun 2024.
“Akses jalan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu masih banyak yang berupa jalan tanah liat. Masyarakat meminta adanya pengerasan jalan dalam waktu dekat, karena hal ini sangat menghambat kelancaran transportasi dan ekonomi mereka,” ujar Yonavia, Rabu 14 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa saat musim hujan, jalur tersebut berubah menjadi lumpur dan kerap terendam banjir, membuat kendaraan bermotor sulit melintas. Akibatnya, distribusi barang kebutuhan pokok hingga akses ke layanan dasar pun terhambat.
“Kalau hujan deras, jalan seperti kubangan. Truk pengangkut logistik bisa terjebak berjam-jam. Warga kesulitan ke pasar, anak-anak susah ke sekolah, dan yang sakit pun susah dibawa ke rumah sakit,” tambahnya.
Menurut politisi dari Dapil Kutai Barat-Mahulu itu, infrastruktur jalan yang layak merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direspons oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Apalagi, status jalan penghubung tersebut berada di bawah kewenangan provinsi, sehingga menjadi tanggung jawab langsung Pemprov.
Yonavia juga menekankan bahwa keterisolasian wilayah akibat minimnya infrastruktur tak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial antara pusat dan daerah pinggiran.
Ia menyebut Mahulu sebagai salah satu daerah yang masih tertinggal dalam hal pembangunan fisik.
“Saat daerah lain mulai membangun smart city, Mahulu masih berjuang mendapatkan akses jalan yang layak. Ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara menyeluruh,” katanya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi infrastruktur dan ekonomi, Yonavia berkomitmen mengawal anggaran pembangunan jalan provinsi di Mahulu dan Kubar agar masuk dalam prioritas utama tahun anggaran berikutnya.
Ia juga mendorong agar proses pengerjaan bisa dilakukan secara bertahap, namun konsisten.
“Kita tidak bisa tunggu sampai semua sempurna. Tapi harus mulai dikerjakan secara berkelanjutan. Paling tidak pengerasan dulu di titik-titik paling parah,” pungkasnya. (*)
