search

Advetorial

Pemprov Kaltim DPRD Kaltim Ekti Imanuel Program Makanan Bergizi Gizi Anak Daerah Terpencil Kutai Barat Mahakam Ulu Akses Pangan Distribusi Logistik APBD Kaltim Kesehatan Masyarakat Pengawasan Program TNI Transportasi Udara Investasi Kesehatan

DPRD Kaltim Dukung Penuh Program Makanan Bergizi, Akses Daerah Terpencil Jadi Tantangan

Penulis: Akmal Fadhil
Minggu, 18 Mei 2025 | 28 views
DPRD Kaltim Dukung Penuh Program Makanan Bergizi, Akses Daerah Terpencil Jadi Tantangan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel.

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak dan keluarga kurang mampu di wilayah terpencil.

Ia menilai program tersebut sangat dinanti masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman yang selama ini masih minim akses terhadap gizi yang memadai.

Dalam kegiatan reses beberapa waktu lalu, Ekti menyebut banyak warga menyampaikan harapan agar program ini bisa segera direalisasikan. “DPRD Provinsi Kaltim siap memberikan dukungan penuh terkait pelaksanaan program ini. Jika nantinya program ini mendapatkan bantuan dana dari APBD Provinsi, kami di DPRD akan berusaha memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya Sabtu 18 Mei 2025.

Meski demikian, Ekti mengingatkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah persoalan distribusi, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

“Di Kutai Barat, kita memiliki 16 kecamatan, tetapi hanya empat yang memiliki akses yang relatif mudah. Sebagian besar wilayah lainnya masih sangat sulit dijangkau. Begitu juga dengan Mahulu, yang memiliki 50 kampung tersebar di lima kecamatan, di mana sebagian besar masih terisolasi,” jelasnya.

Ia mencontohkan daerah-daerah seperti Long Apari dan Long Pahangai, yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai dan membutuhkan waktu serta biaya logistik yang besar.

Menurut Ekti, tanpa strategi distribusi yang matang, pelaksanaan program MBG bisa terhambat dan tidak merata.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten/kota dalam menyusun skema logistik yang efisien.

Termasuk kemungkinan penggunaan transportasi udara atau kerja sama dengan TNI dan lembaga lain yang memiliki akses ke wilayah terpencil.

Selain persoalan distribusi, Ekti juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran bantuan makanan bergizi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran.

Ia menegaskan, program ini harus benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan.

“Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi bagian dari upaya memperkuat fondasi kesehatan dan masa depan generasi muda kita. Pemerataan akses pangan bergizi adalah investasi jangka panjang,” pungkasnya. (*)