Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) dan Rusmadi sambangi Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/3/2021).
Dikatakan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, bahwa sudah seyogyanya kepala daerah terpilih pasca dilantik untuk melapor kepada Gubernurnya.
"Tadi sekaligus minta arahan kepada pak Gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk membangun Samarinda kedepan, apalagi Samarinda ini sebagai ibukota provinsi," ungkapnya kepada awak media.
Gubernur Kaltim, sambung Rusmadi, memberikan arahan terkait kebersihan Samarinda sebagai ibukota provinsi. Apalagi menurutnya, Samarinda ini merupakan kota bisnis, kota jasa, kota perdagangan dan pusat pemerintahan.
"Sudah pasti Samarinda ini harus bersih. Ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas kami di 100 hari kerja. Tadi ada pembahasan TPS, jadi sama saja meminta tidak ada lagi TPS dipinggir-pinggir jalan protokol," terang Rusmadi.
Arahan Gubernur disebut Rusmadi, juga terkait penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), khususnya pada masyarakat terdampak. Gubernur menawarkan untuk memanfaatkan eks Bandara Temindung untuk relokasi daripada masyarakat.
"Diharapkan masyarakat yang terdampak kalau pindah tidak terlalu jauh, artinya paling tidak lahan ini bisa dimanfaatkan untuk eks Karang Mumus. Bentuknya nanti kami pikirkan, namun rumah susun juga salah satu alternatif untuk rumah perkotaan dengan keterbatasan ruang," ujarnya.
Rusmadi pun menyatakan, bahwa secara keseluruhan, program yang akan dicenangkan Kepala Daerah baru Samarinda itu bersama dirinya, telah sejalan dengan kebijakan Pemprov Kaltim. Dimana ia mengaku bahwa Isran Noor juga membahas terkait pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) khususnya ditingkat mikro.
"Jadi secara keseluruhan, apa yang disampaikan itu sejalan. Tentu kita Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mau ada kebijakan yang bertentangan dengan Pemprov," katanya.
Selain itu, Rusmadi menerangkan bahwa Gubernur Kaltim berpendapat Walikota dan Bupati itu bukan bawahan Gubernur. Namun tetap saja kepala daerah menempatkan Gubernur itu sebagai komandan, sebagaimana hierarki struktural Pemerintahan tersebut berjalan.
"Gubernur merupakan komandan yang kami tempatkan untuk koordinasi dan sinkronisasi bagi kepentingan Kaltim dan NKRI. Alhamdulillah banyak nasihat yang disampaikan gubernur pada hari ini," tutupnya.
