Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Insiden kembali ditabraknya Jembatan Mahakam pada 8 Maret 2026 memicu kritik tajam dari kalangan akademisi. Lemahnya pengelolaan lalu lintas sungai dan minimnya evaluasi menyeluruh dinilai menjadi penyebab utama peristiwa klasik ini terus berulang tanpa solusi sistematis.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Khairil Anwar, mengungkapkan keprihatinannya atas padatnya lalu lintas Sungai Mahakam yang tidak dibarengi dengan manajemen risiko yang mumpuni. Menurutnya, penanganan selama ini hanya menyentuh permukaan.
“Begitu ditabrak, yang dihitung hanya kerusakan fisik lalu ganti rugi. Padahal bagaimana dengan dampak keamanannya? Jembatan itu dibangun untuk puluhan tahun. Jika terus-menerus dihantam, umur teknisnya pasti terpangkas,” ujar Khairil, Rabu (11/3/2026).
Kaltim Menanggung Risiko Tanpa Pendapatan
Khairil menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai jalur logistik sumber daya alam, khususnya batu bara. Ia menilai Kalimantan Timur justru berada di posisi yang dirugikan secara ekonomi dan lingkungan.
“Batu bara lewat sungai, tapi begitu turun ke air tidak ada lagi pendapatan bagi daerah. Yang ada justru kita menanggung risiko kerusakan infrastruktur, pencemaran, hingga kecelakaan sungai,” tegasnya.
Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur jadwal melintas serta titik parkir kapal sebelum melewati kolong jembatan. Menurutnya, provinsi harus diberi peran lebih dalam pengawasan lalu lintas sungai yang vital ini.
Soroti Framing Terhadap Ananda Emira Moeis
Di tengah isu teknis jembatan, Khairil juga menanggapi polemik di media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menilai perdebatan publik saat ini mulai kehilangan substansi karena terjebak pada serangan personal.
“Substansinya hilang, yang disorot malah personalnya. Padahal apa yang disampaikan Ananda menyangkut kepentingan masyarakat Kaltim dan aset daerah yang terus ditabrak tanpa memberi manfaat langsung,” jelas Khairil.
Ia menambahkan bahwa fenomena framing negatif atau potongan video di media sosial adalah konsekuensi digital yang sering dialami politisi. Namun, hal itu tidak menghapus kebenaran dari pesan yang disampaikan.
“Selama yang disuarakan adalah kepentingan publik, framing negatif terhadap pembawa pesan tidak akan menghentikan substansi isunya. Masyarakat merasakan persoalan yang sama,” pungkasnya.
