Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pembahasan APBD Kalimantan Timur 2026 kembali tersendat, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mencapai kesepakatan mengenai postur belanja pembangunan tahun depan.
Terutama setelah Pemerintah Pusat memastikan pemangkasan signifikan pada dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam KUA-PPAS, APBD Kaltim semula diproyeksikan mencapai Rp21,3 triliun.
Namun keputusan pemotongan TKD membuat nilai tersebut merosot tajam menjadi sekitar Rp15 triliun, memaksa seluruh rencana belanja direvisi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa pembahasan berjalan alot karena sebelumnya Pemprov Kaltim masih berharap pemangkasan tersebut dapat dibatalkan melalui serangkaian lobi ke Kementerian Keuangan. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
“Ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasannya langsung tersendat. Untuk sementara harus ditunda dulu,” ujar Darlis.
Ia menyebut Banggar sempat berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran, setidaknya mengurangi nilai pemangkasan.
Namun keputusan final justru menegaskan pemotongan mencapai Rp6,3 triliun.
“Tentu kami sangat tidak siap dengan angka sebesar itu,” tegasnya.
Banggar dan TAPD sebelumnya telah mengalokasikan waktu tiga hari untuk membahas APBD secara maraton.
Namun perubahan struktur anggaran yang begitu besar membuat diskusi harus diperpanjang.
“Pembahasannya masih membutuhkan pendalaman yang lebih detail,” kata Darlis.
Kedua pihak kini sepakat menunda pertemuan lanjutan untuk menggelar rapat internal masing-masing.
Rembuk ulang akan dijadwalkan setelah kedua belah pihak siap dengan penyesuaian terbaru.
Darlis menegaskan bahwa penurunan anggaran ini akan berdampak pada banyak program daerah, termasuk sektor pendidikan.
“Program Gratispol kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
