Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Program unggulan Rudy Mas'ud-Seno Aji yakni Gratispol–Jospol, secara mengejutkan tidak tercantum dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur pada Masa Sidang III tahun 2026.
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 23 Februari 2026 lalu, dua fraksi pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji ini, justru lebih banyak memaparkan aspirasi konvensional. Fokus utama laporan mereka tertuju pada perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pertanian, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, Salehuddin, mengungkapkan bahwa mayoritas warga di daerah pemilihan (Dapil) masih mengeluhkan persoalan klasik seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, hingga akses air bersih.
“Laporan ini akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk Musrenbang RKPD 2027 mendatang,” ujar Salehuddin.
Setali tiga uang, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Abdul Rakhman Bolong, lebih menekankan pada persoalan konektivitas wilayah dan ancaman alih fungsi lahan pertanian di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, dari seluruh pemaparan tersebut, tidak ada singgungan eksplisit mengenai implementasi maupun kendala program Gratispol di masyarakat.
Absennya program "jualan" utama pemerintah daerah dalam laporan resmi reses partai pengusung ini memicu tanda tanya besar. Akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai hal tersebut sebagai sebuah kejanggalan politik.
Pria yang akrab disapa Castro ini menegaskan, sebagai garda terdepan pengusung Rudy–Seno, Golkar dan Gerindra semestinya menjadikan program prioritas seperti Gratispol sebagai instrumen utama dalam menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi kinerja eksekutif di lapangan.
“Jika itu program unggulan pemerintah daerah, mestinya menjadi bagian dari pembahasan dalam reses. Baik untuk melihat sejauh mana capaiannya, maupun menerima masukan langsung dari masyarakat yang merasakannya,” tegas Castro saat dikonfirmasi, Jumat, 27 Februari 2026.
Dosen Fakultas Hukum Unmul tersebut menambahkan, tidak munculnya isu Gratispol dalam dokumen resmi legislatif mencerminkan adanya jarak atau belum kuatnya sinkronisasi antara kebijakan eksekutif dan agenda politik di parlemen.
“Ketidakhadiran isu ini bisa mencerminkan belum kuatnya sinkronisasi, terutama antara kebijakan eksekutif dan agenda politik legislatif dari partai-partai pendukungnya sendiri,” pungkas Castro. (*)
Editor: Redaksi
