Penulis: Umar Daud Muhammad
TENGGARONG, Presisi.co — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memberikan respons terkait penurunan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data terbaru, Bankeu yang diterima Kukar tercatat sebesar Rp50 miliar.
Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp15 miliar jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025. Meski demikian, Aulia menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap mengapresiasi bantuan tersebut sebagai dukungan penting bagi pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat.
“Kewenangan anggaran sepenuhnya ada di Pemprov. Kami tetap menyambut baik Bankeu yang masuk ke Kukar, apa pun nominalnya,” ujar Aulia Rahman Basri, Kamis, 26 Februari 2026.
Aulia menjelaskan bahwa Pemkab Kukar tidak tinggal diam dan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Kaltim. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan alokasi dana bantuan pada tahun-tahun mendatang agar selaras dengan luas wilayah dan kebutuhan infrastruktur Kukar.
“Ini adalah langkah awal. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur bahwa ke depan alokasi Bankeu untuk Kukar diharapkan bisa jauh lebih besar lagi,” tambahnya.
Meski nominal Bankeu tahun ini menyusut, Aulia menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara kabupaten dan provinsi tetap kokoh. Salah satu bukti konkretnya adalah kesepakatan pembangunan infrastruktur mercusuar, yakni Jembatan penghubung Kecamatan Sangasanga dan Anggana.
Proyek raksasa tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp1 triliun. Skema pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi anggaran antara kedua pihak.
“Kami dengan Gubernur sudah berkomitmen membangun Jembatan Sangasanga–Anggana senilai Rp1 triliun. Nanti separuhnya dibiayai Pemprov, dan sisanya menjadi tanggung jawab Pemkab Kukar,” jelas Aulia.
Ke depan, Aulia berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program pembangunan tidak terhambat oleh fluktuasi anggaran. Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan manfaat setiap rupiah anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (*)
Editor: Redaksi
