Penulis: Muhammad Riduan
SAMARINDA, Presisi.co — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda pada momentum Ramadan ini mendapat sorotan tajam. Menu roti yang dibagikan kepada siswa di SDI Lukman Al Hakim Samarinda dilaporkan diduga berjamur dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Selain kondisi fisik yang tidak layak, kemasan roti tersebut juga menjadi perbincangan karena tidak mencantumkan label resmi seperti merek, izin edar, maupun sertifikasi halal. Label yang tertera hanya berupa keterangan tanggal kedaluwarsa sederhana tanpa identitas produsen yang jelas.
Koordinator Wilayah Samarinda Badan Gizi Nasional (BGN), Hariyono, memberikan penjelasan terkait temuan tersebut. Ia menyebut bahwa pengadaan bahan pangan dalam program ini memang memprioritaskan pelaku UMKM lokal untuk mendukung ekonomi sirkular, bukan bekerja sama dengan pabrikan besar.
“Prioritas BGN adalah UMKM. Namun, syarat mutlaknya mereka harus memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan,” tegas Hariyono, Rabu, 25 Februari 2026.
Hariyono menjelaskan bahwa produk UMKM umumnya memiliki masa simpan yang lebih singkat, yakni berkisar tiga hingga lima hari, karena tidak menggunakan bahan pengawet. Hal ini berbanding terbalik dengan produk pabrikan yang memiliki daya tahan lebih lama.
Meski demikian, BGN mengakui adanya celah dalam pengawasan dan berjanji akan memperketat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak terulang.
"Nanti kami tegaskan lagi kepada pengelola SPPG agar pengambilan barang lebih ketat. Pihak yayasan mitra yang melakukan pengadaan harus memastikan kualitas dan kelayakan produk sebelum sampai ke tangan siswa," ucapnya.
Hariyono juga meluruskan persepsi masyarakat mengenai besaran anggaran per porsi program MBG. Kabar yang beredar menyebutkan harga mencapai Rp15.000, namun realitasnya anggaran untuk bahan baku dipatok lebih rendah.
“Yang beredar di masyarakat Rp15.000, padahal untuk bahan baku itu Rp8.000 (PAUD/TK) dan Rp10.000 (SD). Selisih Rp5.000 tersebut dialokasikan untuk operasional, seperti insentif relawan dan biaya fasilitas gedung,” jelasnya. Sebagai catatan, indeks kemahalan daerah versi Bappenas sebenarnya berada di angka Rp11.000.
Selama bulan Ramadan, menu MBG disesuaikan menjadi makanan kering untuk mempermudah distribusi. Salah satu unit yang baru diresmikan, SPPG Muhammadiyah Teluk Lerong Ilir, telah menyalurkan 1.106 porsi ke lima sekolah dengan menu berupa roti, kurma, susu, kacang, dan abon.
“Menu akan terus bervariasi, termasuk tambahan buah-buahan seperti jeruk, kelengkeng, atau anggur agar anak-anak tidak bosan,” jelas Kepala SPPG Muhammadiyah Teluk Lerong Ilir, Muhammad Ransyah.
Kejadian di SDI Lukman Al Hakim ini diharapkan menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh unit pelayanan gizi di Samarinda agar tetap mengedepankan standar keamanan pangan di atas misi pemberdayaan ekonomi lokal.
