Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki tahun anggaran 2026 dengan tekanan fiskal yang tidak ringan. Pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat APBD Kaltim menyusut drastis, memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian besar pada berbagai program.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemotongan hingga Rp6 triliun itu otomatis memengaruhi arah belanja daerah, mulai dari proyek fisik hingga program layanan gratis yang selama ini menjadi daya tarik Pemprov.
“Penurunannya signifikan. Dampaknya terasa pada hampir seluruh belanja pembangunan,” ujar Sri Selasa 18 November 2025.
Di tengah tekanan anggaran, Pemprov memilih mempertahankan program Gratispol meski dengan skala yang lebih terbatas.
Program seperti perjalanan religi gratis untuk penjaga rumah ibadah dipastikan tetap berjalan, tetapi jumlah pesertanya akan dikurangi.
“Programnya tidak dihentikan, hanya kapasitasnya yang harus disesuaikan,” jelas Sri.
Namun ada pengecualian: untuk pendidikan, Pemprov berkomitmen menjaga pembiayaan UKT mahasiswa tetap gratis dari semester 1 hingga 8. Menurutnya, pos anggaran ini sudah dihitung matang sejak awal.
“Untuk UKT, tidak ada perubahan. Anggarannya sudah dikunci sejak perencanaan,” tegasnya.
Sektor yang paling terdampak dari penyusutan APBD adalah pembangunan infrastruktur. Dengan ruang belanja fisik yang kian sempit, banyak proyek terpaksa direvisi, diperkecil, atau ditunda.
“Kemampuan fiskal kami berkurang. Mau tidak mau, prioritas fisik harus dikaji ulang,” tutur Sri.
Namun, daftar lengkap proyek yang terkena koreksi masih menunggu finalisasi pembahasan antara Banggar DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Detailnya belum bisa kami sebutkan karena masih difinalkan bersama DPRD,” katanya.
Senada dengan Pemprov, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengakui bahwa postur APBD 2026 hampir pasti berubah.
Menurutnya, berbagai program termasuk Gratispol akan mengalami penyesuaian.
“Pengurangan memang ada di beberapa titik. Namun kepastiannya menunggu selesainya pembahasan anggaran,” ujarnya.
