Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai jawaban Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD, Rabu 24 September 2025 terkesan normatif dan tidak menjawab secara teknis isu-isu krusial terkait Perubahan APBD 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Samsun, menyebut jawaban pemerintah hanya bersifat prosedural tanpa menunjukkan komitmen konkrit terhadap masukan dewan.
“Banyak hal yang sifatnya perbaikan, tapi kalau hanya dijawab secara normatif, ya hanya jadi formalitas. Harapan kami, ini dijalankan ke depan,” ujar Samsun dalam interupsi rapat.
Nada serupa disampaikan Salehuddin, Sekretaris Komisi I sekaligus Wakil Sekretaris Fraksi Golkar. Ia menilai pemerintah tidak memberikan penjelasan teknis yang dibutuhkan fraksi-fraksi untuk menilai arah kebijakan anggaran secara lebih tajam.
“Kawan-kawan fraksi butuh jawaban yang lebih teknis, bukan sekadar umum. Itu yang nanti harus dibahas lebih detail di Badan Anggaran,” katanya.
Samsun menegaskan bahwa pembahasan mendalam akan dilakukan di Badan Anggaran (Banggar).
Fraksi-fraksi berharap respons pemerintah kali ini tidak berhenti pada pernyataan normatif di forum paripurna.
“Yang kami tunggu adalah langkah konkret saat masuk ke pembahasan di Banggar,” tutup Salehuddin. (*)
Editor: Redaksi
