Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa anggaran daerah (APBD) Kaltim tahun 2025-2026 terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4,6 triliun.
Hal ini diungkapkan Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, Menurutnya, informasi itu ia peroleh langsung dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
“Ternyata memang ada potongan APBD. Untuk Kaltim, jumlahnya hampir Rp4,6 triliun,” ujar Hamas saat diwawancarai wartawan pada Selasa 23 September 2025.
Hamas menilai angka tersebut cukup besar dan berpotensi mengganggu pelaksanaan berbagai program daerah. Bahkan, menurutnya, nilai itu setara dengan total APBD satu kabupaten.
“Itu besar, satu kabupaten mungkin bisa tertutup dengan nilai segitu,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna yang sama, sejumlah fraksi di DPRD Kaltim turut menyoroti penurunan DBH dan meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi terkait langkah-langkah yang akan diambil.
Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi penurunan transfer dari pusat, terutama DBH yang tercatat turun sebesar 6,97 persen.
Sementara itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, guna memperkuat posisi fiskal daerah di tengah tekanan anggaran.
Fraksi-fraksi lainnya juga menyampaikan kekhawatiran serupa dan menekankan pentingnya kepastian angka DBH, agar program-program pembangunan yang sudah direncanakan tidak terganggu.
Menanggapi hal ini, Hamas menyatakan bahwa pemerintah provinsi perlu segera mengevaluasi dan memprioritaskan program yang benar-benar penting. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran yang terbatas tetap berjalan efektif.
“Mau tidak mau, Pemprov harus memilah program yang benar-benar prioritas. Supaya anggaran bisa disalurkan secara proporsional,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa seluruh masukan dari fraksi merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kontrol dan dorongan untuk akselerasi pembangunan daerah.
“Sudah kita simak dan dengar bersama, dan pada dasarnya semua masukan itu bagian dari fungsi pengawasan yang sah dari DPRD,” tutupnya.
Editor: Redaksi
