Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Kebijakan pemberlakuan sistem satu arah di Jalan Abul Hasan, Kota Samarinda, menuai penolakan dari sejumlah pelaku usaha yang terdampak langsung.
Mereka menilai kebijakan yang mulai diterapkan satu hari lalu itu berdampak serius pada aktivitas ekonomi dan omzet usaha di kawasan tersebut.
Riza, pemilik Voc Caffe, menyatakan bahwa sekitar 70 persen pelaku usaha di kawasan itu mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat perubahan arus lalu lintas yang tiba-tiba.
“Kami menolak pemberlakuan sistem jalan satu arah. Ini sangat memukul roda perekonomian. Baru satu hari diberlakukan, dampaknya sudah sangat terasa,” kata Riza saat ditemui, Kamis 25 September 2025.
Riza yang mengaku mewakili aspirasi sejumlah pengusaha setempat, meminta pembatalan kebijakan satu arah, dan mendesak agar parkir miring dikembalikan seperti semula, mengingat itu sangat berpengaruh terhadap akses pelanggan.
“Kami menuntut pengembalian sistem parkir seperti sebelumnya, serta solusi alternatif yang tidak merugikan pelaku usaha,” tegasnya.
Selain meminta pembatalan, para pengusaha juga menuntut adanya pertemuan mediasi yang melibatkan Dinas Perhubungan, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak.
Menurut mereka, tidak ada sosialisasi langsung sebelum kebijakan diberlakukan.
Diah, pemilik toko Sari Madu Bakery, mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak menerima informasi resmi dari pemerintah.
“Kami tidak mendapat sosialisasi langsung. Dari komunikasi kami, 25 pengusaha di sini juga tidak diberi informasi resmi. Kami tahunya hanya dari kabar simpang siur di media,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas.
“Kami berharap kebijakan seperti ini disosialisasikan lebih dulu. Jangan sampai malah merugikan masyarakat dan usaha yang sudah bertahun-tahun berjalan di sini,” kata Diah.
Riza menambahkan, jika tuntutan mereka tidak direspons, para pelaku usaha siap memperjuangkan aspirasi mereka melalui berbagai cara yang sah.
“Kalau tidak diindahkan, kami akan terus perjuangkan. Kami tidak menolak perubahan, tapi harus ada pertimbangan terhadap pelaku usaha dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
