Aksi Balik Badan Mahasiswa FKIP Unmul dan Niat Pemprov Kaltim Instropeksi Diri soal Gratispol
Penulis: Akmal Fadhil
4 jam yang lalu | 0 views
Aksi Balik Badan Mahasiswa Baru FKIP Unmul saat Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menyampaikan sambutan di Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). (Sumber:Istimewa)
Samarinda, Presisi.co - Aksi balik badan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) saat Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan sambutan di Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) masih menjadi perhatian publik.
Kejadi yang berlangsung di GOR 27 September Unmul pada Selasa, 5 Agustus 2025 lalu itu, ikut dikomentari sejumlah pihak.
Dalam unggahan video yang beredar, mahasiswa terpantau membalikkan badan lantaran diduga FKIP Unmul belum terhimpun secara merata dalam program gratispol yang menjadi andalan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji.
Saat itu, Seno Aji merasa bingung. Pikirnya mahasiswa baru hendak melakukan sesi foto. Namun ternyata aksi itu memiliki pesan tersendiri dan membuat orang nomor dua Kaltim itu tercengang.
“Ada apa FKIP? Kenapa anak FKIP balik arah tadi? Siapa yang menyuruh?” ujar Seno Aji dalam video yang beredar di sosial media.
Usai kejadian itu, diketahui pihak terkait yakni Seno Aji beserta jajaran Rektorat Unmul terpantau melakukan pertemuan.
Lewat akun media sosial Instagramnya, @senoaji.official, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengunggah kunjungan pihak Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang diwakili Dr Nataniel Dengen, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat ke kantornya.
Dalam durasi lebih satu menit itu pihak Unmul menyatakan permohonan maaf kepada Seno Aji terkait aksi mahasiswa yang disebut wakil rektor IV menimbulkan ketidaknyamanan. Nataniel mengatakan, aksi itu di luar sepengetahuannya.
Seno Aji mengungkapkan sudah cukup permohonan maaf dari Unmul dan menyampaikan terima kasih.
Menurutnya, 6.500 mahasiswa baru Unmul ada yang merasa kecewa dan belum puas.
"Yang paling penting adalah kami tahu lebih dalam apakah memang benar para mahasiswa unmul tersebut tidak memperoleh Gratispol dari pemerintah," katanya.
Seno merespon bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dan hampir semua universitas menerima dengan baik program Gratispol.
"Kalau memang Unmul tidak memperoleh atau belum memperoleh kami juga akan introspeksi diri kenapa Unmul belum memperoleh hal tersebut,"ungkapnya
Beredar Bukti Chat Yang Diduga Hendak Mengevaluasi Pemberian Gratis UKT
Alih-alih mengkritisi, kini keadaan semakin mencuat kepermukaan. Pasalnya pesan yang beredar itu membuat geram warganet, terutama dipandangan masyarakat.
Pesan tersebut memuat isi permintaan permohonan maaf secara resmi dari dekan dan rektor. Dan khusus mahasiswa FKIP program gratispol akan dilakukan evaluasi.
Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menganggap bahwa chat yang beredar itu terlalu berlebihan.
Saat dikonfirmasi langsung pada Selasa 12 Agustus 2025, Demmu mengatakan bahwa mahasiswa yang balik badan ini juga perlu dialokasikan secara merata bantuannya.
“Karena harus dipahami, kita inikan sebenarnya harus tau ini kejadian melibatkan Wakil Gubernur, di sisi lain ada hak rakyat di situ untuk mengelola dan didistribusikan,” tegas Demmu.
Sehingga Demmu menuturkan bahasa evaluasi itu sangat tidak elok dikumandangan secara umum.
“Akibat dari ekspresi mahasiswa malah tidak dapat UKT akan ribut keadaannya, hak itu bukan uang pemerintah, tapi uang rakyat,” tegasnya.
Akademisi Angkat Suara, Pejabat Tidak Boleh Baperan
Menanggapi aksi mahasiswa dan reaksi pejabat, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul, Saipul Bahtiar, menyebut aksi balik badan sebagai bentuk ekspresi politik mahasiswa yang wajar dan sah dalam konteks demokrasi kampus.
“Yang dilakukan mahasiswa itu ekspresi. Tidak ada yang anarkis. Rektorat seharusnya memberi ruang, dan pejabat yang datang mestinya tidak baperan,” kata Saipul Selasa 12 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti kontradiksi yang muncul dalam pelaksanaan PKKMB, terutama soal kehadiran pejabat birokrasi dan militer aktif.
“Ini dinilai sebagian mahasiswa tidak relevan dalam kegiatan akademik,” pungkasnya. (*)