Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintah provinsi.
Menurut Buyung, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi, terutama menyangkut urusan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Fokus utama seharusnya tetap pada pelayanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu yang paling mendesak,” ujarnya Selasa 17 Februari 2026.
Buyung juga menyoroti implementasi program Gratispol yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia mengingatkan bahwa program tersebut tidak hanya berkaitan dengan beasiswa, melainkan mencakup sejumlah aspek layanan lainnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, ia menilai masih terjadi persoalan. Salah satunya terkait peserta didik yang sebelumnya dinyatakan lolos program, namun kemudian haknya dibatalkan.
“Jangan sampai program yang digadang-gadang membantu masyarakat justru menimbulkan polemik dan menghilangkan hak peserta didik yang sudah dinyatakan lolos,” tegasnya.
Selain itu, di tengah kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer keuangan ke daerah, Buyung meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan realokasi anggaran secara cermat dan tepat sasaran.
Ia menekankan agar anggaran difokuskan pada sektor prioritas, bukan pada belanja birokrasi yang dinilai kurang mendesak.
Pengeluaran seperti perjalanan dinas, biaya rapat, hingga kegiatan seremonial diminta untuk dikurangi.
“Kegiatan cukup dilaksanakan di Samarinda tanpa harus ke luar kota. Itu untuk menekan beban belanja daerah,” katanya.
Ia juga mengkritik penyelenggaraan perayaan atau seremoni besar yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus menahan diri dari kegiatan yang bersifat hura-hura.
“Kalau ada pengurangan keuangan daerah, maka harus ada yang diprioritaskan. Jangan memprioritaskan seremoni yang tidak menyentuh kepentingan publik,” ujarnya.
Buyung meminta kepala daerah dan jajaran pejabat untuk menahan kegiatan ke luar negeri yang dinilai membebani anggaran.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat.
“Uang daerah itu untuk publik dan harus dibelanjakan untuk publik. Mengambil hati rakyat bukan dengan fasilitas, tetapi dengan memastikan kebutuhan mereka lebih diprioritaskan,” katanya.
Di luar isu anggaran dan program unggulan, Pokja 30 juga mencatat masih adanya persoalan dalam pelayanan publik yang perlu dibenahi.
Buyung menilai, program-program gubernur dan wakil gubernur masih panjang dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan.
“Ini menjadi catatan kami dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Evaluasi harus dilakukan agar arah kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
