Penulis: Akmal Fadhil
SAMARINDA, Presisi.co — Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, publik mulai menagih realisasi konkret dari janji kampanye bertajuk "Gratispol". Pasangan yang dilantik pada 20 Februari 2025 ini dinilai masih perlu membuktikan efektivitas program unggulan mereka di lapangan.
Program "Gratispol" yang mencakup pendidikan gratis jenjang SMA hingga S3, kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, akses wifi, DP rumah, hingga umrah marbot masjid, kini berada di bawah mikroskop publik.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bachtiar, mengungkapkan bahwa masyarakat kini menanti bukti nyata, bukan sekadar wacana. Ia menilai, memasuki penghujung tahun pertama, implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Masyarakat menunggu bukti pelaksanaan enam program utama. Namun, ada catatan kritis terutama di sektor pendidikan,” tegas Saipul saat dikonfirmasi, Kamis, 18 Februari 2026.
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama karena dianggap sebagai tulang punggung janji kampanye Rudy-Seno. Saipul menilai skema beasiswa yang ditawarkan saat ini belum sepenuhnya inklusif. Masalah utamanya terletak pada persyaratan administratif yang cukup ketat, seperti kewajiban akreditasi program studi minimal "Unggul" atau A.
“Ketentuan itu otomatis membatasi jumlah penerima manfaat. Faktanya, tidak semua perguruan tinggi atau jurusan di daerah memenuhi standar tersebut,” tukas Saipul.
Selain akreditasi, batasan usia bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang ingin melanjutkan studi juga masih menjadi kendala besar. Padahal, sebelumnya sempat dijanjikan adanya pengecualian bagi profesi tertentu demi peningkatan kualitas SDM Kaltim.
Kritik serupa menyasar sektor kesehatan. Menurut Saipul, hingga saat ini mekanisme layanan berobat gratis belum tersosialisasi dengan matang. Masyarakat dinilai masih bingung mengenai skema operasional di puskesmas maupun rumah sakit.
“Skema teknis dan pola operasional di lapangan masih belum transparan. Ini memicu kebingungan bagi warga yang ingin mengakses layanan tersebut,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa untuk program lain seperti pembagian seragam sekolah, akses wifi gratis, hingga bantuan DP rumah, pelaksanaannya terlihat belum merata di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Menutup analisisnya, Saipul mengingatkan Pemprov Kaltim agar kebijakan yang diambil harus bersifat terintegrasi, bukan sekadar reaktif terhadap isu yang viral di media sosial.
“Pemerintah harus segera membenahi persoalan teknis yang menghambat. Jangan sampai program ini hanya merespons isu publik tanpa komitmen awal yang dijalankan secara konsisten,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik Kaltim terus memantau pergerakan kebijakan dari kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, menanti apakah jargon "Gratispol" akan benar-benar terasa di kantong masyarakat atau sekadar menjadi catatan di atas kertas. (*)
Editor: Redaksi
