Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menyikapi hal itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase masih sangat tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau akses memadai.
“Permintaan masyarakat hampir seragam, mereka butuh jalan, jembatan, parit, irigasi. Ini kebutuhan dasar yang harus dijawab cepat,” kata Firnadi dalam pernyataannya usai rapat kerja di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Firnadi menilai, lambatnya pembangunan infrastruktur bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Padahal, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk mempercepat proses pembangunan secara merata.
Salah satu skema percepatan yang ditawarkan DPRD adalah bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang memiliki kesiapan program infrastruktur.
Menurut Firnadi, bantuan ini harus difokuskan ke wilayah yang infrastrukturnya minim dan berdampak langsung pada akses ekonomi warga.
“Bantuan keuangan provinsi itu bisa jadi akselerator utama. Tapi harus jelas prioritasnya dan betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Lebih jauh, Firnadi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Konektivitas antarwilayah akan menekan biaya logistik, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta menarik minat investor ke daerah.
“Infrastruktur itu bukan hanya urusan jalan mulus. Ini soal bagaimana masyarakat bisa lebih mudah beraktivitas, usaha kecil bisa berkembang, dan hasil pertanian tidak tertahan karena akses buruk,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur fisik, Firnadi juga menyoroti perlunya keberlanjutan pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan.
Menurutnya, hibah kepada lembaga pendidikan harus tetap dijaga sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Peningkatan kualitas SDM tidak akan maksimal jika sarana pendidikannya rusak atau tidak memadai. Hibah kepada sekolah dan lembaga pendidikan juga perlu didorong,” tambahnya.
DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur agar masuk dalam perencanaan pemerintah daerah, baik melalui APBD provinsi maupun bantuan keuangan langsung ke kabupaten/kota.
“Prioritas kita jelas, pembangunan yang merata, tidak hanya di kota besar. Jangan sampai masyarakat di pelosok terus menunggu janji tanpa realisasi,” tutup Firnadi.
