Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kota Balikpapan menghadapi krisis daya tampung sekolah negeri. Hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK negeri, sementara sisanya terpaksa harus mencari alternatif di sekolah swasta.
Fakta ini diungkap oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, Kalau berbicara SPMB, khususnya di Balikpapan, daya tampung dari SMP ke SMA memang sangat kurang.
“Hanya 51 persen yang bisa tertampung. Artinya, pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Damayanti Rabu 11 Juni 2025.
Ia menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan, karena berpotensi menghambat akses pendidikan yang merata. Menurutnya, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri memerlukan jaminan dari pemerintah, minimal berupa subsidi untuk meringankan biaya sekolah swasta.
“Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan pemprov. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita,” ujarnya.
Selain mendesak solusi jangka pendek berupa subsidi pendidikan, Damayanti juga menyoroti pentingnya penambahan unit sekolah baru.
Namun ia mengakui, rencana ini terkendala oleh terbatasnya lahan di wilayah Balikpapan yang sudah sangat padat.
“Bisa saja kita manfaatkan lahan milik pemprov. Kalau lahan terbatas, maka solusi paling memungkinkan adalah membangun sekolah vertikal atau bertingkat,” jelasnya.
Ia juga mendorong perluasan ruang belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang sudah ada, sembari menegaskan bahwa peran sekolah swasta tak bisa diabaikan dalam sistem pendidikan di Kaltim.
“Sekolah swasta punya kontribusi besar. Tapi biaya masuknya tinggi, dan itu yang jadi masalah. Pemerintah harus hadir, entah melalui subsidi atau skema pembiayaan lain yang adil,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
