Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan perlunya keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan prognosis Rancangan APBD 2026 dan perubahan APBD 2025.
Ia menyebut proses perencanaan tidak bisa dibebankan hanya kepada BPKAD.
“Prognosis ini bukan tugas satu OPD saja. Semua perangkat daerah harus bergerak bersama sejak awal agar hasilnya realistis dan sesuai kebutuhan daerah,” tegas Sabaruddin Kamis 29 Mei 2025.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda dalam rapat tersebut.
Padahal, kehadiran Bapenda sangat krusial untuk menyampaikan strategi peningkatan pendapatan daerah serta estimasi fiskal yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran.
“Tanpa data lengkap dari Bapenda, bagaimana kita bisa tahu kemampuan fiskal dan potensi PAD secara riil? Ini menghambat proses pembahasan,” ujarnya.
Komisi II menilai keterlibatan seluruh OPD sejak tahap awal akan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.
Hal itu akan memastikan program prioritas benar-benar sesuai dengan potensi dan kapasitas anggaran daerah.
Sabaruddin juga menekankan bahwa penyusunan prognosis seharusnya dilakukan secara paralel dengan proses pembahasan di semua komisi. Hal ini agar sinkronisasi antara program kerja dan kemampuan fiskal berjalan optimal.
“Kalau proses ini dimulai sejak awal tahun dan dibahas lintas komisi, maka hasilnya akan lebih matang dan terintegrasi,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim berencana memanggil ulang jajaran Bapenda untuk meminta penjelasan rinci terkait estimasi pendapatan dan strategi peningkatan PAD. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong akuntabilitas fiskal dan transparansi dalam perencanaan keuangan daerah.
Komisi II juga menyebut rapat evaluasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki pola koordinasi antarinstansi. Dengan tantangan fiskal dan tekanan ekonomi ke depan, DPRD meminta agar tidak ada lagi OPD yang pasif atau abai dalam proses perencanaan anggaran.
“Kita ingin APBD disusun berdasarkan data, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama. Semua OPD harus ambil bagian,” pungkas Sabaruddin. (*)
