Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Ketua Pansus, Agus Suwandy, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan langsung ke lapangan menunjukkan sejumlah persoalan yang ternyata sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.
“Temuan kami di lapangan menguatkan hasil audit BPK. Ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi cukup serius dan terjadi secara berulang,” ujar Agus, Selasa 27 Mei 2025.
Beberapa catatan krusial yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian realisasi fisik proyek dengan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga lemahnya pengawasan internal di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, pengelolaan aset daerah dan belanja hibah juga disorot karena dinilai belum transparan.
Agus menekankan bahwa kesamaan temuan antara DPRD dan BPK menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini bukan opini subjektif. Kalau DPRD dan BPK menemukan hal yang sama, maka artinya memang ada yang harus dibenahi secara sistemik,” tegasnya.
Seluruh hasil pemantauan akan dirangkum dalam rekomendasi resmi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
Rekomendasi tersebut, menurut Agus, bersifat wajib untuk ditindaklanjuti karena merupakan bagian dari amanat konstitusi.
“Rekomendasi DPRD adalah instrumen formal pengawasan, bukan sekadar saran. Pemerintah wajib menjalankannya,” katanya.
DPRD Kaltim juga akan melakukan pemantauan pasca-rekomendasi guna memastikan perbaikan benar-benar dilakukan.
Langkah ini, ujar Agus, menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Dana publik harus dikelola secara benar. Kalau pengawasan lemah, yang rugi adalah rakyat,” pungkasnya. (*)
