Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Jembatan Mahakam I di Samarinda menyusul terjadinya insiden tabrakan kapal yang terus berulang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa penanganan insiden tersebut tidak bisa lagi bersifat administratif semata dan harus disikapi dengan langkah hukum serta kebijakan yang tegas.
“Kejadian seperti ini bukan lagi hal baru. Sudah 23 kali terjadi tabrakan, tapi penyelesaiannya selalu berhenti di rapat dan laporan. Harus ada penegakan hukum yang tegas,” kata Salehuddin, Jumat 2 Mei 2025.
Menurutnya, angka insiden tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan infrastruktur strategis negara. Ia mendorong agar pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk operator kapal, diberi sanksi tegas agar ada efek jera.
“Kita tidak bisa anggap ini wajar. Ini indikator kegagalan manajemen pengawasan. Setiap kali jembatan rusak, masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Sebagai langkah korektif, Salehuddin mengusulkan agar pengelolaan Jembatan Mahakam I dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ia menyebut, jika instansi pusat seperti Kementerian Perhubungan, KSOP, atau Pelindo tidak mampu mengelola secara efektif, maka pemerintah daerah perlu diberi ruang lebih besar melalui skema pengelolaan langsung atau melibatkan BUMD.
“Kalau pusat tidak mampu, berikan saja kewenangan ke daerah. Kita bisa tunjuk BUMD atau pihak profesional untuk mengelola, mengawasi, dan melakukan mitigasi risiko secara lebih cepat dan tepat,” tegas legislator dari Partai Golkar itu.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas sungai serta evaluasi berkala terhadap jalur pelayaran kapal besar di sekitar jembatan. Menurutnya, daerah bisa lebih cepat bertindak karena memahami karakteristik lokal.
DPRD Kaltim, kata Salehuddin, akan mendorong pembahasan ini dalam forum resmi bersama pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Ia menegaskan bahwa pengelolaan infrastruktur vital seperti Jembatan Mahakam I harus dilandasi kepentingan publik, bukan sekadar urusan kewenangan antarinstansi.
“Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar laporan rutin. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran akses ekonomi,” tutupnya. (*)
