Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim),Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal pelaksanaan Program Pendidikan Gratis atau “Gratispol” yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
DPRD disebut siap memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak menyisakan masalah baru dalam implementasinya.
Ananda menilai Gratispol merupakan langkah penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Namun, ia mengingatkan bahwa program sebesar ini harus diawasi secara ketat agar tidak keluar dari rel kebijakan.
“Gratispol adalah bentuk investasi pemerintah untuk masa depan generasi muda Kaltim. Kami mendukung penuh, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran,” ujar Ananda.
Gratispol menjadi bagian dari prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah difinalisasi.
Sejalan dengan itu, DPRD mendorong adanya sinergi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan pihak-pihak terkait dalam dunia pendidikan.
Namun program ini tak lepas dari kritik. Salah satu polemik yang mencuat adalah batas usia penerima beasiswa, yakni maksimal 21 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.
Beberapa pihak menilai kebijakan ini terlalu membatasi dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Menanggapi kritik tersebut, Ananda membuka ruang diskusi dan evaluasi di kemudian hari.
“Kita lihat dulu bagaimana pelaksanaannya. Jika dalam perjalanan ada yang perlu disesuaikan, termasuk soal usia, kita bisa evaluasi bersama. Kebijakan publik seharusnya adaptif,” katanya.
DPRD, menurutnya, akan berperan aktif tidak hanya dalam pengawasan anggaran, tetapi juga dalam mendorong transparansi data penerima manfaat.
Ananda berharap tidak ada penyimpangan dalam proses distribusi beasiswa maupun potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pengawasan program.
“Laporkan jika ada kejanggalan. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat integritas program ini,” tegas politisi dari PDI Perjuangan itu. (*)
