search

Advetorial

DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Infrastruktur Kalimantan Timur Jalan Rusak Kaltim Laporan Jalan Rusak Partisipasi Masyarakat PDI Perjuangan Akuntabilitas Anggaran Sinergi Pemerintah dan Warga Dokumentasi Jalan Rusak Pembangunan Daerah DPRD dan Media Demokrasi Partisipatif Pengawasan DPRD

Ananda Emira Moeis Ajak Warga dan Media Aktif Laporkan Kerusakan Jalan di Kaltim

Penulis: Akmal Fadhil
Kamis, 08 Mei 2025 | 13 views
Ananda Emira Moeis Ajak Warga dan Media Aktif Laporkan Kerusakan Jalan di Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya masyarakat dan media terlibat dalam proses pelaporan kerusakan infrastruktur, khususnya jalan.

Ia menyampaikan bahwa partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan agar usulan perbaikan dapat diproses lebih cepat dan tepat sasaran.

“Silakan kirimkan dokumentasi kerusakan—baik foto maupun titik koordinatnya. Itu sangat membantu untuk menyusun laporan awal dan mempercepat proses pengusulan anggaran,” ujar Ananda, Kamis 8 Mei 2025.

Disampaikannya bahwa hal tersebut sebagai tanggapan atas banyaknya keluhan terkait jalan berlubang dan rusak parah di sejumlah daerah di Kaltim.

Menurutnya, salah satu kendala dalam perbaikan jalan adalah minimnya data pendukung yang memadai. Tanpa bukti visual dan lokasi yang jelas, pemerintah daerah kesulitan menyusun usulan teknis yang akan dibawa ke meja penganggaran.

Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci percepatan realisasi proyek.

“Setelah data lengkap dan diverifikasi oleh dinas teknis, barulah anggaran bisa disiapkan dan direalisasikan dalam bentuk proyek fisik,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga menekankan bahwa DPRD tidak bisa serta-merta menyetujui anggaran tanpa landasan teknis yang kuat, karena menyangkut akuntabilitas keuangan daerah.

Ananda menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor.

Ia menyebut bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata tugas eksekutif, melainkan juga memerlukan pengawasan legislatif serta keterlibatan publik dalam prosesnya.

Hal ini, katanya, merupakan wujud demokrasi partisipatif dalam pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD siap memperjuangkan setiap aspirasi warga, selama disertai dengan data yang valid dan melalui prosedur yang tepat.

“Kami tidak tinggal diam. Tapi perlu dipahami bahwa setiap proses pembangunan harus melalui tahapan yang tidak instan. Namun begitu, aspirasi masyarakat seperti ini akan kami perjuangkan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Beberapa titik kerusakan yang dilaporkan warga, lanjut Ananda, telah menjadi perhatian DPRD dan sedang dalam proses pengumpulan data oleh tim teknis.

Ia mengapresiasi semangat masyarakat yang aktif melaporkan kondisi di lapangan dan berharap lebih banyak warga ikut serta dalam pemantauan infrastruktur di lingkungan mereka.

“Semakin banyak mata di lapangan, semakin cepat kita bisa mengambil langkah. Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan atau kerugian besar,” tutupnya. (*)