search

Advetorial

Investasi Kalimantan Timurdprd kaltimananda emira moeispdi perjuangan Pengawasan Investasi Hak Masyarakat Lokal Transparansi AMDALPartisipasi Publik Tanggung Jawab Sosial Keadilan EkologisPembangunan berkelanjutanKonflik Sosial Koordinasi Pemerintah Akuntabilitas Investasi Perlindungan Lingkungan

Ananda Moeis: Investasi Harus Diawasi Ketat, Rakyat Tidak Boleh Jadi Penonton

Penulis: Akmal Fadhil
Kamis, 22 Mei 2025 | 18 views
Ananda Moeis: Investasi Harus Diawasi Ketat, Rakyat Tidak Boleh Jadi Penonton

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap investasi yang masuk ke daerah.

Ia menegaskan bahwa investasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan.

“Investasi bukan untuk segelintir pihak. Harus ada kejelasan manfaat bagi masyarakat, terutama yang terdampak langsung,” kata Ananda saat ditemui di Samarinda, Kamis 22 Mei 2025.

Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam memang memiliki daya tarik kuat bagi investor. Namun, hal itu harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin perlindungan sosial dan ekologis.

“Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Pemerintah wajib memastikan proses investasi berjalan terbuka dan akuntabel,” ujarnya.

Ananda menyoroti perlunya keterbukaan dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta rencana kerja perusahaan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak langsung. Ia menilai, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk perlindungan terhadap hak warga.

“Kalau masyarakat tidak dilibatkan, maka potensi konflik sosial akan makin besar. Padahal, mereka yang paling merasakan dampaknya,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat pemerintah daerah agar pengawasan terhadap investasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar investasi tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

“Perlu pemantauan yang menyeluruh. Mulai dari perizinan, pelaksanaan, sampai dampaknya di lapangan. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” tegasnya. (*)