search

Advetorial

Investasi Kalimantan Timur DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Hak Masyarakat Lokal Pertumbuhan Ekonomi Partisipasi Publik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Keadilan Sosial Perlindungan Lingkungan PDI Perjuangan Transparansi Proyek Pembangunan Berkelanjutan Pengawasan DPRD Investasi Berkeadilan

DPRD Kaltim Minta Pemerintah Prioritaskan Rakyat dalam Setiap Proyek Investasi

Penulis: Akmal Fadhil
Minggu, 25 Mei 2025 | 16 views
DPRD Kaltim Minta Pemerintah Prioritaskan Rakyat dalam Setiap Proyek Investasi
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Samarinda, Presisi.co– Arus investasi yang terus mengalir ke Kalimantan Timur menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan hak-hak masyarakat lokal.

Menurut Ananda, masuknya modal asing maupun domestik ke Benua Etam memang patut diapresiasi, namun pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan harus menjadi perhatian utama.

“Kami dukung investasi, tapi jangan sampai rakyat justru tersingkir dari proses pembangunan di tanahnya sendiri. Keterbukaan dan keadilan harus jadi prinsip utama,” ujar Ananda dalam pernyataannya, Minggu 25 Mei 2025.

Ananda menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama bagi proyek-proyek besar yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Ia menyebut, masyarakat berhak dilibatkan dalam proses perencanaan, bukan hanya dijadikan objek pembangunan.

“Jangan sampai mereka yang terdampak tidak diajak bicara. Partisipasi publik itu bagian dari hak dasar dalam pembangunan,” katanya.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti masih lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh sejumlah investor. Ia mendorong agar pemerintah daerah memperketat regulasi terkait CSR untuk memastikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

“CSR jangan cuma formalitas. Harus jelas, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Terkait pengawasan, Ananda memastikan DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi kontrol terhadap proses investasi yang berjalan. Ia menyebut, parlemen daerah akan mendorong agar seluruh proyek yang melibatkan investor tunduk pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami akan terus mengawal. Investasi harus membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk seluruh rakyat Kaltim,” pungkasnya. (*)