Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – DPRD Kalimantan Timur menilai proyek normalisasi sungai yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda belum efektif dalam mengatasi banjir yang terus berulang. Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menyebut upaya yang dilakukan masih bersifat parsial dan tidak menyasar akar persoalan.
“Kawasan sekitar Jembatan Mahakam itu langganan banjir, tapi seperti tidak masuk prioritas. Normalisasi jangan hanya fokus di titik-titik tertentu,” kata Andi, Rabu 14 Mei 2025.
Menurutnya, penanganan banjir seharusnya dilandasi kajian menyeluruh, mulai dari manajemen drainase hingga tata kelola ruang kota.
Ia menilai pendekatan saat ini terlalu sektoral, tanpa integrasi antara perizinan pembangunan, alih fungsi lahan, dan manajemen limpasan air hujan.
“Masalah banjir ini bukan hanya urusan sungai dangkal. Banyak bangunan berdiri tanpa mempertimbangkan sistem aliran air. Tata ruang kota perlu dikoreksi,” tegasnya.
Andi juga meminta agar proyek-proyek infrastruktur pengendalian banjir tidak dijadikan sekadar simbol politik. Ia menilai masyarakat sudah jenuh dengan janji, dan kini menuntut solusi konkret yang dapat dirasakan langsung.
“Warga butuh kepastian, bukan pencitraan. Jangan tunggu air masuk rumah baru sibuk rapat,” ujarnya.
Andi juga mendorong evaluasi terbuka atas efektivitas proyek normalisasi yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut pentingnya transparansi penggunaan anggaran publik dalam proyek infrastruktur.
“Harus ada laporan progres, kendala, dan hasilnya. Masyarakat berhak tahu sejauh mana program ini mengurangi risiko banjir,” katanya.
Lebih jauh, ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tidak bersikap pasif. Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, Samarinda seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.
“Pemprov jangan lepas tangan. Kalau ibu kota provinsi terus tergenang, ini bukan hanya persoalan lokal, tapi kegagalan perencanaan secara regional,” pungkasnya. (*)
