search

Advetorial

Pajak Alat BeratGunturdprd kaltimpdi perjuanganPAD Kaltim

Pajak Alat Berat Belum Optimal, Guntur Ingin Pemprov Kaltim Perkuat Pengawasan dan Pendataan

Penulis: Akmal Fadhil
1 hari yang lalu | 199 views
Pajak Alat Berat Belum Optimal, Guntur Ingin Pemprov Kaltim Perkuat Pengawasan dan Pendataan
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur. (Presis.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan bahwa sektor alat berat memiliki kontribusi strategis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aktivitas pertambangan dan konstruksi di Kaltim menggunakan banyak alat berat yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah.

“Kalau kita di Komisi II, secara otomatis mendukung setiap upaya meningkatkan PAD yang sah. Kami terus mendorong agar potensi dari sektor alat berat ini bisa digarap lebih serius,” ujar Guntur, Senin 2 Juni 2025.

Ia menyebutkan bahwa selama ini pengawasan terhadap pembayaran pajak alat berat masih lemah. Banyak perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak membayar pajak secara tepat, sehingga potensi pendapatan daerah dari sektor ini menjadi tidak maksimal.

“Ke depan kita bersama mitra kerja, khususnya Dinas Pendapatan Daerah, akan memperkuat pengawasan dan pendataan. Jangan sampai PAD kita bocor karena kelalaian dalam pengelolaan sektor ini,” tambahnya.

Guntur menekankan bahwa pendapatan dari pajak alat berat bukan hanya penting, tapi juga mendesak, mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah semakin meningkat.

Guntur menuturkan, dengan dana yang cukup, pemerintah daerah bisa lebih leluasa menjalankan program strategis untuk masyarakat.

“Kita tahu bahwa pembangunan butuh dana. Kalau sektor ini dikelola dengan baik, tidak hanya PAD meningkat, tapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berharap adanya transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak daerah. Menurut Guntur, kerja sama antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar potensi pendapatan tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan.

“Intinya, kita ingin agar semua potensi yang sah untuk PAD bisa dioptimalkan. Komisi II akan terus mengawal dan memastikan ini berjalan,” tutup Guntur. (*)

Editor: Redaksi