Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda memicu keprihatinan di kalangan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai bahwa bencana tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai permasalahan teknis semata, tetapi mencerminkan krisis lingkungan yang semakin nyata dan mendesak.
Menurut Reza, penyebab utama meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir adalah berkurangnya daya dukung lingkungan, terutama menyusutnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan, minimnya ruang terbuka hijau, dan degradasi hutan di berbagai wilayah.
“Bukan saatnya kita saling menyalahkan. Ini momentum refleksi. Ada banyak faktor yang harus kita evaluasi bersama, dari tata kelola lingkungan hingga kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem,” ujarnya, Jumat, 30 Mei 2025.
Ia juga menyoroti kondisi geografis beberapa wilayah di Kukar dan Samarinda yang kini berada di bawah permukaan air laut, sehingga semakin rentan terhadap genangan saat hujan deras melanda.
Reza menambahkan, sistem drainase yang belum optimal dan aliran sungai yang tersumbat turut memperparah situasi karena air tidak dapat mengalir dengan lancar.
“Beberapa titik memang sudah berada di dataran rendah. Tapi ini seharusnya menjadi perhatian kita dalam membangun sistem tata kota dan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi alam,” jelasnya.
Lebih jauh, Reza menekankan bahwa penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.
Menurutnya, kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih harus ditingkatkan secara konsisten.
“Menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama. Masyarakat juga punya peran besar. Mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung program penghijauan,” tegas politisi muda asal Gerindra itu.
Ia juga mendorong agar pembangunan daerah ke depan lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek konservasi dan penguatan ruang terbuka hijau sebagai bagian integral dari rencana tata ruang.
Sebagai solusi jangka panjang, Reza mengajak seluruh pihak baik pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, maupun pelaku usaha untuk bersinergi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih bijak terhadap lingkungan.
“Kita harus merawat lingkungan ini bersama-sama. Tanpa sinergi yang kuat, kita akan terus berhadapan dengan bencana serupa. Penanganan banjir tak bisa hanya bersifat reaktif, tapi harus dibarengi dengan upaya pencegahan dan edukasi lingkungan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
