Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni optimis realisasi keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) capai target di akhir tahun 2023.
Pasca Rapat pimpinan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, kinerja disorot lantaran penyerapan anggaran masih belum capai 80 persen.
Target penyerapan anggaran sekitar 85 persen belum tercapai dan baru terealisasi 64 persen, terjadi deviasi yang menjadi evaluasi untuk 23 OPD yang masuk zona merah.
"Sebetulnya tahun lalu juga tidak ada OPD dibawah 50 persen, tetapi itu di bulan Desember meningkat dan capai target," sebutnya, Selasa (10/10/2023).
Namun demikian, evaluasi dari Pj Gubernur Akmal Malik bermaksud baik agar menjadi bahan evaluasi pimpinan, termasuk agar kinerja OPD di akhir RPJMD 2018-2023 dapat mencapai target.
Rapim yang dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi serta mengingatkan perangkat daerah bagaimana agar mereka mengawal supaya kegiatan yang dilakukan berjalan baik.
"Kan setiap bulan kita evaluasi, bisa saja (ada sanksi), kita lihat nanti ada konsekuensinya apa, tetapi paling tidak ini menjadi moril yang tidak baik bagi perangkat kalau misalnya statusnya masih merah, target kita tahun depan lebih dari 77 persen," jelas Sekprov Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa OPD yang besar kegiatannya untuk fisik yakni Dinas Pekerjaan Umum. Seringkali pihak ketiga harusnya per termin menyerap anggaran yang tersedia
Tetapi pihak ketiga mengambil dibelakang akhirnya bertumpuk sehingga serapan anggaran kurang maksimal.
"Jadi kalau kita lihat ini kan masih 60 persen rata-rata. Tapi dari kinerja tender sudah berjalan, nah dari awal tahun kita sudah melakukan lelang dini supaya tidak ada proyek yang tidak selesai," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Barang dan Jasa (Barjas) Setda Provinsi Kaltim, Buyung Dodi Gunawan secara umum terkait tender yang berjalan di APBD Perubahan sudah berjalan.
"Kalau yang ABPD Murni 2023 415 paket totalnya, nilai Rp1,8 triliun sekian. Kalau metode e-purchasingnya sudah sekitar Rp 2,5 triliun, paling banyak saat ini Dinas PU," jelasnya.
Buyung juga menegaskan tender terkini juga telah terselesaikan dan terserap karena ada tender dini.
"Kendala saat ini, dulu-dulu tender agak terlambat, kalau tahun 2023 ini sudah percepatan tender dini, akhir Agustus sudah tinggal penyelesaian. Kita persiapan perubahan 2023 dan murni 2024," sambungnya.
Beberapa paket lain juga ada diserap anggarannya melalui e-katalog.
Anggaran melalui transaksi e-katalog pada anggaran APBD murni 2023 telah capai Rp 3 triliun, meliputi beberapa paket pengerjaan, seperti konstruksi jalan, pengerjaan rehab kecil, penerangan jalan umum, rumah tidak layak huni.
Pemanfaatan e-katalog menjadikan mudah dan mekanisme penentuan harga sesuai untuk mengambil tender.
"Bisa lebih teliti memilih harga dan kualitas bisa dijamin, intinya digitalisasi pengadaan, penyedia masih adaptasi e-katalog, tetapi ke depan pasti akan tercipta market digitalnya," pungkasnya.
