Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), tengah mengevaluasi layanan program Gratispol menyusul banyaknya keluhan mahasiswa terkait lambannya respons admin.
Keluhan tersebut ramai disampaikan mahasiswa melalui kolom komentar akun Instagram resmi Gratispol.
Mereka mengaku pertanyaan yang diajukan kerap tidak mendapatkan balasan dalam waktu lama.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan pemerintah akan menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) sekaligus melakukan perbaikan sistem pelayanan program Gratispol.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Biro Kesra. Ke depan jumlah admin akan ditambah dan sistemnya juga dibenahi,” ujarnya, Senin 9 Februari 2026.
Saat ini, admin Gratispol hanya berjumlah sekitar 10 orang yang harus melayani ratusan ribu mahasiswa di seluruh Kaltim.
Selain menjawab pertanyaan, para admin juga bertanggung jawab melakukan verifikasi data penerima manfaat, sehingga proses pelayanan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Keterbatasan jumlah admin tersebut disebut dipengaruhi oleh minimnya anggaran yang tersedia.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyerahkan pengelolaan teknis program Gratispol sepenuhnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Meski demikian, Rudy menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh mahasiswa di Kaltim dapat merasakan manfaat program tersebut.
“Kebijakan kami jelas, bagaimana seluruh masyarakat Kaltim bisa terlayani dengan baik. Pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
