search

Advetorial

edi damansyahrendi solihinPemkab KukarSunggonoLKPP RIProkom Kukar

Pemkab Kukar Juara Dua Nasional Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Proaktif dari LKPP RI

Penulis: Presisi 1
Rabu, 31 Mei 2023 | 960 views
Pemkab Kukar Juara Dua Nasional Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Proaktif dari LKPP RI
Pemkab Kukar saat menerima penghargaan dari LKPP RI. (ist)

Tenggarong, Presisi.co – Pemkab Kukar tak pernah sepi prestasi nasional. Kali ini, Pemkab Kukar diganjar penghargaan tentang penilaian indeks kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif terbaik kedua tingkat kabupaten se-Indonesia dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan penting ini diserahkan Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi saat rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Aspianur Sandi menjelaskan, pencapaian tersebut atas  semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan sebagaimana misi kesatu dari visi misi Kukar Idaman yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh pihak, terutama kepada Pak Sekda (Sunggono), para asisten, rekan-rekan kepala bagian, subkoor dan kassubag di lingkungan Pemkab Kukar, sehingga Kabupaten Kukar meraih hasil yang diharapkan,” sebut Aspianur Sandi.

“Saat ini kami mempersiapkan agar penilaian ini naik ke level empat, kami juga mengimbau ke depannya tidak ada lagi OPD-OPD itu paket-paketnya yang offline (manual-red),” lanjutnya.

Hendrar Prihadi memaparkan ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian dalam memberikan penghargaan tersebut. Salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022.

“Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 bernilai baik, dengan skor lebih dari 70, dan yang terpenting adalah pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang menjadi perhatian publik,” ulas Hendrar Prihadi.

Dalam penghargaan ini, yang menjadi terbaik pertama adalah Kabupaten Badung, Bali dan terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Buleleng, Bali. (*)

Editor: Rizki