Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi kembali menegaskan bahwa penanganan kasus stunting merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Samarinda.
Menurut laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), dimana kota Samarinda awalnya 21,6 persen menjadi 25,3 persen diperlukan aksi nyata sebagai langkah penting yang harus dilakukan sehingga penanganan bisa benar-benar tuntas.
"Penanganannya bukan di masalah kesehatan saja, bukan saja soal gizi, soal tambahan makanan, soal penyakit, tetapi persoalan-persoalan terkait ekonomi, pemukiman dan sanitasi. Pemukiman kumuh merupakan faktor kesehatan buruk,” kata Rusmadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2023 di ruang Sembuyutan, Balaikota Samarinda, Kamis (6/4/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Rusmadi yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Samarinda merinci tiga aksi yang dapat dilakukan untuk pengentasan stunting.
Pertama, bantuan dan perlindungan sosial dipastikan penyalurannya untuk mengamankan masyarakat tidak mampu dan beresiko stunting. Kedua, melalui program pemberdayaan masyarakat terlebih pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemberdayaan ekonomi agar mampu mandiri dan ketiga, menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung tumbuh kembangnya anak yang sehat.
“Dalam penanganan stunting ini yang kita lakukan dari hulu sampai ke hilirnya. Faktor ekonomi yang menjadi salah faktor masalah penyelesaian stunting, tentunya juga akan kita dilakukan melalui upaya yang terprogram. Apalagi ada Probebaya di tiap-tiap RT, akan semakin memberikan dukungan program ini. Tinggal bagaimana aksinya di lapangan. Tolong Pak Camat dan Pak Lurah,” katanya.
Menambahkan, Ketua Tim Penggerak PKK kota Samarinda Rinda Wahyuni Andi Harun mengakui keluarga beresiko stunting dan gizi buruk mereka dari kalangan keluarga tidak mampu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanganan isu yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat ini.
"Kita akan mencari orang tua bagi anak-anak terdeteksi stunting setelah dilakukan audit,” ucap Rinda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPPS Kota Samarinda.
Rinda bilang, pihaknya merangkul semua ketua TPPS kelurahan yang dalam hal ini diamanahkan kepada ketua TP PKK Kelurahan.
“Kami akan bergerak bersama mencari orang tua asuh. Kami optimis warga Samarinda banyak yang mampu dan peduli tinggi sehingga mau menjadi orang tua asuh,” pungkas Rinda.
Pun demikian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) I Gusti Ayu Sulistiani. Ia menyebutkan di tahun 2023 ini ada sebanyak 18 lokus audit kasus stunting. Semester pertama sebanyak 10 lokus dari 4 kecamatan dan semester kedua sebanyak 8 lokus dari 4 kecamatan. (*)
Editor: Redaksi
